MALANG, PETISI.CO – Aksi demonstrasi Serikat Sopir Indonesia (SSI) Cabang Malang yang digelar di UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur (Jatim) di Karanglo, Singosari, Rabu (14/3/2018) dinilai tidak efektif. Terlebih selama ini keputusan terkait transportasi berbasis aplikasi merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Kepala Dishub Jatim, Wahid Wahyudi mengungkapkan bahwa pihaknya bakal tetap menemui perwakilan dari demonstran yang melakukan unjuk rasa. “Iya, nanti akan tetap ditemui untuk mendengar aspirasi mereka. Unjuk rasa boleh-boleh saja, tapi sebaiknya dipikirkan efektif atau tidak,” ujar Wahid melalui pesan WhatsApp.
Pria yang saat ini menjadi Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Malang itu menguraikan bahwa aksi demonstrasi justru bakal merugikan banyak pihak. “Artinya saat unjuk rasa, pengemudi akan mengeluarkan biaya untuk unjuk rasa. Pengemudi juga kehilangan penghasilan karena hari itu tidak bekerja. Masyarakat juga pasti terganggu,” urainya.
“Padahal permasalahan angkutan on line ini kebijakannya di Kemenhub dan Kementerian Kominfo. Sebaiknya tuntutannya disampaikan saja melalui perwakilan pengemudi untuk ditindaklanjuti,” tambah alumnus Universitas Brawijaya (UB) Malang itu.
Wahid menyampaikan, dirinya juga telah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Menurutnya, Senin (12/3/2018) lalu, masalah operasional transportasi berbasis aplikasi juga sudah dirapatkan di pusat dengan dipimpin Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
“Hasil rapat, aplikator (Grab, Uber, Gocar) tidak akan menerima pengemudi baru lagi. Aplikator juga akan memberikan akses dashboard supaya kami (pemerintah) dapat melakukan pengawasan dan pengendalian,” terangnya. Dari hasil tersebut, Wahid mengaku juga membutuhkan partisipasi aktif seluruh masyarakat.
“Mari dilihat bersama, bila masih menerima pengemudi baru, segera dilaporkan ke pusat,” ajaknya.
Selain itu, Wahid mengaku juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait mengenai kondusivitas di Kota Malang ini. “Saya juga suda hubungi Ketua Organda Kota Malang, dan memerintahkan Kadishub Kota Malang untuk melakukan koordinasi dengan para pengemudi. Sebaiknya tidak perlu unjuk rasa untuk kebaikan semuanya. Aspirasi atau tuntutan dapat disampaikan tanpa unjuk rasa,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, sejak kemarin (13/3/2018) malam beredar surat di media sosial yang menyatakan bahwa sopir angkota Malang tak ikut berpartisipasi dalam demo besok. Surat yang beredar menyatakan, DPC Organda Kota Malang dan Perkumpulan Komunikasi Angkutan Kota Malang (Porkot) menyatakan, tidak ikut serta mengikuti aksi demo besok.
Keputusan tidak ikut demo dilakukan setelah Organda dan Porkot melakukan pertemuan pada Selasa (13/3/2018) pagi. Kepastian bahwa mereka tidak akan ikut demo dituliskan dalam sebuah surat yang diberikan kepada Wali Kota Malang, Kapolresta Malang, dan Dandim Kota Malang.
Surat tersebut ditandatangani Ketua DPC Organda Malang Raya Rudy Haryanto dan Ketua Porkot M. Nur Wahyudi. Dalam suratnya dijelaskan bahwa Organda dan Porkot meminta agar angkutan kota tetap beroperasi seperti biasanya. Selain itu, juga meminta agar masyarakat beraktivitas seperti pada hari-hari normal lainnya. (grw)
