KEDIRI, PETISI.CO – Demonstrasi yang dilakukan oleh organisasi Aliansi Penegak Demokrasi Bhima Sakti di depan kantor Pemkab mendapat kawalan ketat oleh aparat kepolisian dan Satpol PP, Selasa (15/6/2021).
Demo yang dilakukan dengan damai dan tetap mengacu dengan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya klaster baru Covid-19.
Dalam tuntutan demo aliansi Bhima Sakti menagih janji Bupati Kediri Hanindhito Himawan, 100 hari setelah di adakannya ngopi bareng di pendopo kabupaten Panjalu Jayati pada 12 Maret 2021.
Dalam pertemuan ngopi bareng tersebut menyampaikan aspirasi persoalan kepemilikan tanah areal CBD SLG, pelayanan dan reformasi birokrasi, persoalan lelang proyek dan persoalan wilayah Desa Sepawon Kec.Plosoklaten.
Demo yang di ikuti puluhan orang dari berbagai organisasi yang tergabung dalam Aliansi Penegak Demokrasi Bhima Sakti menuntut janji-janji bupati yang baru Hanindhito Himawan yang sudah di kesepakati di waktu ngopi bareng.
Tomi Ari Wibowo dalam orasinya menyampaikan bahwa Bupati harus tegas dan jangan sampai kendor, janjinya harus di tepati sesuai kesepakatan dalam acara ngopi bareng di hari Jumat 12 Maret 2021 bulan lalu.
“Sampai berita ini di tayangkan pihak-pihak pemerintah belum ada tindak lanjut sama sekali terkait aspirasi aliansi demokrasi Bhima Sakti,” terang Tomi.
Khoirul Anam dalam orasinya menyampaikan, Acara ngopi bareng tiap Jumat di pendopo kabupaten Panjalu Jayati cuma menghabiskan anggaran, soalnya setiap ada aspirasi dari masyarakat tidak secepatnya ditanggapi.
“Tujuan ngopi bareng untuk menampung semua permasalahan di Kediri, kenapa kami sampaikan permasalah tidak serta merta di tindak lanjuti,” ujar Khoirul Anam.
Khoirul Anam selaku ketua Bhima Sakti menyampaikan, Aspirasi harus secepatnya di tindak lanjuti, ini masalah serius, jika tidak ada tindak lanjutnya kami akan melaporkan ke kepolisian, kejaksaan bahkan nanti akan kita laporkan ke KPK.
Di tengah-tengah menyampaikan Demo, pihak DPRD kabupaten Kediri mempersilahkan perwakilan ormas untuk duduk bareng di ruang rapat DPRD.
Di dalam ruangan rapat tersebut di hadiri, wakil ketua komisi 1, Asisten bupati, Kesbangpol, Inspektorat.
Lutfi wakil ketua komisi 1 DPRD Kabupaten Kediri menuturkan, ” Akan menampung dan menindaklanjuti semua aspirasi semua temen-temen aliansi.”
“Kita akan laporkan dan kita sampaikan apa yang jadi uneg-uneg permasalahan status tanah di SLG ke Ketua DPRD untuk di paripurnakan suapya di bentuk PANSUS sesuai permintaan Aliansi Bhima Sakti,” tutur Lutfi.
Setelah menyampaikan aspirasi di depan pemkab di lanjutkan menuju ke area simpang lima gumul guna memasang banner yang bertulisakan “tanah ini dalam pengawasan dan pemantauan Aliansi Penegak Demokrasi Bhima Sakti” yang di duga milik perseorangan. (bam)
