Anggaran Publikasi Media Massa di Pemkab Banyuasin Hanya Rp 800 Juta

oleh -108 Dilihat
oleh
rapat koordinasi dan evaluasi kerjasama publik Pemkab Banyuasin Sum-Sel di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Banyuasin

Banyak Wartawan Kecewa

BANYUASIN, PETISI.CO – Dalam pertemuan rapat koordinasi dan evaluasi kerjasama publik Pemkab Banyuasin Sum-Sel di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Banyuasin, Kamis (18/1/2018),  membahas anggaran yang diperuntukkan bagi media yang melakukan peliputan kegiatan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

Diketahui, anggaran peliputan  kegiatan Pemerintah Kabupaten Banyuasin, hanya sebesar Rp800 juta saja. Dengan anggaran yang sangat minim tersebut, membuat sejumlah wartawan yang bertugas di Banyuasin sangat tragis.

Seperti diketahui, kebutuhan publik merupakan bagian yang sangat terpenting dalam roda pemerintahan untuk menuju tata kelolah pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.

“Juga untuk menuju masyarakat yang makmur, serta sejahtera atau good governance,”  ujar Budi, salah satu wartawan yang biasa ngepos di Banyuasin.

Menurut Budi, seharusnya Dinas Kominfo sebelum melakukan pertemuan ini, tidak langsung menerima keputusan yang diputuskan oleh dewan.

“Pasti ada cara lain untuk menjadikan anggaran untuk media lebih sesuai, tidak seperti sekarang ini, anggaran yang minimalis tersebut bagaimana membaginya,”  ujarnya.

Rasa kecewa terhadap anggaran yang minim tersebut juga diungkapkan wartawan media cetak. Menurutnya, wartawan dan Dinas Kominfo tidak kompak untuk memperjuangkan anggaran publikasi kegiatan Pemkab Banyuasin.

“Kalau kita kompak, menghadap DPRD Banyuasin, kemungkinan besar tidak seperti ini.Ok lah, karena sudah ketuk palu, mau tidak mau harus diterima, namun kedepan saya harapkan kekompakan yang diutamakan,” ucapnya.

Beberapa wartawan menilai, semua ini  bisa jadi salah satu upaya Pemkab Banyuasin  untuk pelemahan dunia publik dalam mengawal aset-aset daerah Kabupaten Banyuasin‎ dari bentuk otoritarian yang seharusnya orientasi small and less government, egalitarian dan demokratis.

Serta transformasi sistem pemerintahan dari yang sentralistik ke desentralistik.

Menanggapi hal tersebut, Kadis Kominfo Erwin Ibrahim MM MBA didampingi Kabid PKP Riduan menyampaikan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan DPRD Banyuasin membahas masalah tersebut.

Namun, tidak ada titik terang, mengingat anggaran memang tidak ada.

“Kita sudah lakukan upaya-upaya, apa yang selama ini menjadi keluhan kita semua. Kita melakukan pertemuan dengan dewan, Sekda, namun danannya tidak ada, dari mana mendapatkan dana publikasi media, sedangkan setiap OPD , OKP saja dikurangi, Pak Bupati juga menjelaskan tidak mungkin kita berhutang lagi, benar kata Pak Kabid tadi (Riduan,red) untung masih ada,“ terangnya Erwin.

Dari hasil pertemuan tersebut, disepakati bahwa, dengan anggaran yang minimalis, semua media menerima keputusan tersebut dan Kadis Kominfo juga meminta kepada awak media agar dalam memberikan informasi kepada masyarakat, utamakan edukasi yang mencerdaskan.

“Kedepan saya berharap kita semua, khususnya rekan-rekan wartawan dalam memberikan informasi, utamakan edukasi masyarakat. Media merupakan industri, kita lah yang mencerdaskan masyarakat,” pintanya.(roni)

 

No More Posts Available.

No more pages to load.