PADANG, PETISI.CO – Ketegasan Presiden Joko Widodo, justru dimanfaatkan oleh spekulan TBS dan hal ini sudah berlangsung delapan hari lalu. Jufri Nur, SE., MM, Ketua DPW Apkasindo (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia), Sabtu (30/04/2022) menyesalkan kejadian ini.
“Harusnya Aparat Penegak Hukum (APH) mengamankan kebijakan Presiden Jokowi. Ini sudah pembangkangan oleh Korporasi PKS (Pabrik Kelapa Sawit), dan terabaikan oleh APH,” lanjut Jufri.
Lanjut Jufri ketika menanyakan ke PKS-PKS di Sumatera Barat tentang rendahnya harga pembelian TBS Petani, para manager PKS menjawab.
“Karena kebijakan Presiden Joko Widodo yang menghentikan ekspor Crude Palm Oil (CPO), Refined Bleached and Deodorized Palm Oil (RBD Palm Oil), Refined Bleached and Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein), dan Used Cooking Oil (UCO),” ujar Jufri menirukan jawaban para Manager PKS tersebut.
Bagi kami Petani sawit jawaban para Korporasi PKS tersebut adalah “pembangkangan” dan harus di usut APH.
Apalagi Dirjen Perkebunan sudah mengedarkan Surat Edaran (SE) yang satu isinya adalah supaya Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tidak menetapkan harga beli TBS petani secara sepihak, supaya mengikuti Permentan 01 Tahun 2018 dan Pergub Tataniaga TBS.Kenyataannya adalah saat ini PKS hanya menghargai Rp. 1.200-Rp.1.600/Kg TBS kami petani sawit, ini tidak manusiawi.
Kami mengingatkan kepada PKS untuk tidak melakukan pembelian TBS kelapa sawit di luar ketetapan Tim Penetapan Harga TBS Provinsi. “Kami akan memblokir jalan menuju PKS, biar sekalian sama-sama rugi,” ujarnya.
Kebijakan Presiden Jokowi tersebut sudah tepat, pasokan kebutuhan CPO dan turunannya dalam negeri yang utama dan pertama, hanya para spekulan Korporasi TBS yang memanfaatkan situasi turbulensi ini.
“Itu sudah pidana, Tim Satgas Pangan Mabes Polri harus segera turun, dan memeriksa semua PKS yang sudah melawan Kebijakan Presiden Jokowi,” tegas Jufri.
Kami sudah koordinasi ke Ketua Umum DPP Apkasindo, Dr. Ir. Gulat ME Manurung, MP., CIMA, dan Ketua Umum sudah menguraikan pelik persoalannya, antara lain bahwa
(1). Tidak ada alasan bagi PKS untuk tidak menyerap atau mengurangi pembelian TBS, karena tangki CPO tidak akan penuh, melainkan langsung masuk ke refinery domestik (kapasitasnya 54 juta ton) yang kemudian diekspor (kecuali produksi terkait migor), jadi hanya tukar nama produk saja,
(2). Tidak ada alasan bagi PKS untuk turunkan harga TBS, karena formula harga TBS yang ditetapkan Permentan didasarkan pada harga CPO dunia. Harga CPO dunia malah potensial naik saat ini, akibat larangan ekspor langsung CPO Indonesia,
(3). Data statistik 2021 menjelaskan bahwa eksport CPO Indonesia hanya 7% dari total jenis eksport berbahan baku sawit, 93% eksport sudah melalui proses refinery.
Selanjutnya, Jufri Nur juga mengatakan “PKS-PKS jangan memanfaatkan air mata kami Petani untuk melawan Kebijakan Presiden Jokowi”.
“Kami Petani sawit tidak sedang bertentangan dengan Pemerintah, tapi kami sedang dimanfaatkan oleh PKS dan korporasi untuk meraup untung besar-besaran dengan modus kebijakan Presiden Jokowi,” tutup Jufri ketika dihubungi media. (gus)
