SURABAYA, PETISI.CO – Setelah mencetuskan ide honor RT dan RW se Surabaya dinaikkan, Anggta DPD RI yang juga Bakal Calon Wali (Bacawali) Kota Surabaya, Ahmad Nawardi kembali menggulirkan ide cemerlangnya.
Kali ini, Nawardi membuat program menggelontorkan anggaran RT-RW dalam jumlah besar. Untuk RT, anggaran yang diusulkan Nawardi sebesar Rp 200 juta/tahun. Anggaran tersebut, dipakai untuk honor RT, operasional RT, infrastruktur, lingkungan, pendidikan dan kesehatan.
“Anggaran Rp 200 jt pertahun itu untuk 9.271 RT se Surabaya. Total dana APBD yg dibutuhkan 1,84 T pertahun. Berarti sekitar 17 sekian persen dari APBD (Rp 10,3 triliun), tidak sampai 20 persen. Artinya APBD masih bisa menganggarkan itu,” kata Nawardi kepada petisi.co di Surabaya, Minggu (17/11/2019).
Sedangkan anggaran untuk RW, Nawardi menyebut cukup uang operasional dan honor sebesar Rp 2,5 juta/bulan. Jika dikalikan 12 bulan, maka anggaran RW hanya sebesar Rp 30 juta pertahun. “Kalau RW praktis anggarannya gak terlalu besar,” cetusnya.
Menurutnya, anggaran pertahun RT-RW tersebut, cukup wajar. Sebab, pembangunan kota sudah seharusnya dimulai dari kampung. Bisa diibaratkan, anggaran dari rakyat untuk rakyat. Anggaran itu kembali ke kampung.
“Anggaran itu, tak sebanding dengan tanggung jawab sosial yang besar. Kalau itu bisa dilakukan, saya yakin orang kampung tidak sulit untuk cari ketua RT dan RW,” ujar Ketua Forum RT-RW Surabaya ini.
Dia mengaku program anggaran RT-RW ini tercetus, setelah mendapat masukan dari RT-RW. Di sela kunjungan ke daerah, dia menyempatkan diri bertemu dengan ketua RT dan RW.
“Saya menyerap aspirasi mereka. Rata-rata mereka ingin pemerintah menaruh perhatian kepada RT-RW, termasuk honornya harus ditingkatkan,” ungkapnya.
Apakah anggaran sebesar itu tidak membebani APBD Surabaya?. “Saya kan lama di Banggar, di (DPRD) Jatim juga Banggar, di pusat (DPR RI) juga Banggar, jadi paham postur anggaran,” tegasnya.
Satu hal yang pasti, tambah Nawardi, lompatan gagasannya tersebut butuh komitmen bersama, termasuk antara Pemkot dan DPRD Surabaya. Apalagi, dia juga yakin PAD (Pendapatan Asli Daerah) Surabaya masih bisa dinaikkan.
“Ini yang saya lihat dari sumber ekonomi di lapangan, PAD Surabaya masih terlalu rendah. Padahal, Surabaya kota terbesar nomor dua setelah Jakarta, tapi dilihat dari APBD-nya jauh sekali,” paparnya.
APBD DKI Jakarta, lanjutnya mencapai Rp 89,44 triliun. Surabaya sebagai nomor dua kota terbesar di Indonesia hanya Rp 10,3 triliun. Ini jauh sekali.
“Seharusnya, minimal Surabaya itu APBD-nya 30 persen dari Jakarta, PAD-nya juga. Tapi kan masih jauh sekali,” ucap Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jatim itu. (bm)
