KEDIRI, PETISI.CO – Dengan maraknya penyebaran berita hoax dan kampanye melalui media sosial dalam pemilihan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Kediri mengaku kewalahan.
Hal itu karena, penyebaran meme dan kampanye itu ternyata menggunakan akun yang tidak didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.
Saat ditemui di ruang kerja, Ketua Bawaslu Kota Kediri Ir Yoni Bambang Suryadi mengaku pihaknya kewalahan menangani akun-akun sosial media yang bertebaran mengatasnamankan pasangan calon namun tidak didaftarkan di KPU Kota Kediri.
Menurutnya, Bawaslu hanya mampu menindak bagi akun yang telah resmi didaftarkan ke KPU Kota Kediri. Hal itu membuat Bawaslu semakin tidak berkutik, apalagi tidak mempunyai tim khusus untuk mengawasi kampanye-kampanye melalui media sosial.
“Yang jelas kalau akun media sosial yang tidak terdaftar di KPU, maka kita juga sulit mendeteksi. Kok Bawaslu, bahkan Kepolisian saja tidak bisa secara intens melakukan pengawasan. Kecuali kalau di Polda, kan jelas ada cyber crime yang siap pantau,” ungkapnya, Rabu (13/6).
Sejauh ini, sebagai pengawas Pilkada Serentak, menurutnya Bawaslu tidak bisa memantau secara intensif kampanye-kampanye yang terjadi di media sosial. Ia pun mengakui bahwa dalam Bawaslu tidak ada tim yang fokus pada IT, sehingga kampanye lewat medsos terkadang luput dari pantauan.
“Nah, kita kesulitannya justru di situ, mereka kebanyakan berkampanye tidak melalui akun yang terdaftar di KPU. Kalau media sosial kan kita juga tidak tahu siapa adminnya, siapa yang pegang medsos itu,” kata Yoni.
Pihaknya pun hanya berharap, masyarakat Kota Kediri sudah mampu menilai mana yang baik dan buruk. Sehingga masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh kabar hoax atau pun kampanye hitam yang semakin marak di media sosial.
“Tentunya masyarakat Kota Kediri sudah dewasa untuk menilai itu semua. Kita harapkan di Pilkada Serentak di Kota Kediri ini tetap berjalan lancar dan kondusif,” pungkasnya.(bay)
