LAMONGAN, PETISI.CO – Banyaknya keluhan masyarakat terkait anjloknya harga padi dan berbagai persoalan yang menghampiri para petani, membuat Anshori, salah satu politisi kawakan dari Partai Gerindra Lamongan terjun langsung ke lapangan.
Iya mas tadi kita turun ke Desa Baturono, Minggu (14/3/21) menemui dan dialog dengan para petani. “Dari hasil dialog itu para petani banyak mengalami kerugian musim panen ini, antara lain disebabkan oleh hama tikus pada waktu awal tanam, yang memaksa mereka harus tanam 2-3 kali,” ungkap Anshori pada petisi.co.
Mereka berharap ke depan, pada waktu musim tanam para petani bisa mendapatkan bantuan bibit dan obat-obatan serta ada kehadiran pemerintah di tengah para petani untuk menangani hama tikus yang tiap tahun terjadi.
Kedua, waktu awal musim tanam, mereka juga berharap tidak ada kelangkaan pupuk seperti kemarin. Keinginan mereka pupuk SP-36 peruntukannya tidak hanya untuk petani tambak, akan tetapi juga untuk petani padi.
Tidak hanya itu, Anshori juga membeberkan keluhan mereka terkait harga padi yang anjlok musim panen ini.
“Para petani ini menyampaikan kalau harga padi panen pakai mesin perontok/dos hanya 3500-3600 rupiah, sedangkan untuk combi hanya 3700-3800 rupiah. Tentunya mereka berharap, agar harga padi bisa stabil antara 4200-4300 rupiah,” terang putra Kyai sepuh Lamongan KH. Abdul Jabar ini.
Lebih lanjut Anshori juga menuturkan, hasil dari dialog dengan petani Baturono ini, akan kita sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat, dengan dinas terkait, selain data- data yang disampaikan masyarakat melalui medsos maupun data yang sudah kami miliki.
Selain itu, Anshori yang juga sekretaris komisi B DPRD Lamonngan, berharap ke depan Pemkab Lamongan bisa mengatasi problem yang di rasakan petani saat ini.
“Kita berharap Bulog dan Pemkab Lamongan untuk sinergi agar segera bisa menyelesaikan masalah yang di alami petani. Jangan sampai hama tikus, kelangkaan pupuk pada masa tanam, dan anjloknya harga padi terjadi lagi di massa mendatang. Pasalnya kita khawatir kalau ini terjadi tiap tahun, para petani akan beralih ke pekerjaan lain, karena pertanian di anggap tidak menguntungkan,” ujar Alumni UIN Jakarta ini.
Untuk diketahui, Kabupaten Lamongan salah satu tumpuan pemerintah pusat untuk tetap sebagai lumbung pangan nasional. Karena saat ini produksi padi Lamongan tertinggi di Jatim dan nomer tiga se-Indonesia.
“Kalau persoalan yang di alami petani ini tidak segera di atasi dan tidak ada keberpihakan pemerintah pada petani, maka buat apa produksi padi meningkat dan jadi lumbung pangan nasional, kalau petani merugi,” tegas mantan Sekjend Jarnas HAM itu
Adapun wacana pemerintah pusat yang mau impor beras, Anshori, Wakil ketua DPC Partai Gerindra ini menolak keras impor beras. Impor beras 1 juta ton belum di perlukan karena kebutuhan pangan nasional tahun 2021 di perkirakan 31-32 juta ton, dan produksi dalam negeri tahun 2021 di perkirakan 30 juta ton serta sisa stock tahun 2020 masih ada 6 juta ton, yang artinya kesedian pangan nasional masih lebih 4-5 juta ton.
Kondisi seperti ini tentu tidak memerlukan impor, apalagi Lamongan tiap tahun surplus beras. Dapat kami pastikan, impor beras tentu akan membawa dampak pada rusaknya harga padi di tingkatan petani.
“Lha wong hari ini baru pembahasan impor beras aja, tapi dampaknya udah di rasakan para petani yakni anjloknya harga padi yang di alami para petani Lamongan dan sekitarnya. Kita berharap rencana pemerintah pusat impor beras dibatalkan,” imbuhnya.
Kalau tetap dilaksanakan, dampaknya bagi warga Lamongan tentu sangat besar dan luar biasa, karena mayoritas masyarakat Lamongan petani.
Anshori juga menerangkan komisi B kemarin sudah sidak ke Bulog, dan besok Senin (15/3/21) akan kita tindaklanjuti, dengan Rapat Dengar Pendapat RDP dengan Bulog, mitra kerja Bulog, satker dan OPD terkait.
Mantan aktivis PMII Ciputat ini hanya menginginkan, stakeholder terkait berpihak pada pejuang ketahanan pangan ini, dan semoga besok ada solusi terbaik untuk mengatasi persoalan yang di hadapi para petani, terutama terkait anjloknya harga padi. (ak)
