PETISI.CO
Kepala DPMD Bondowoso, Haeriah Yulianti.
PEMERINTAHAN

BPJS Tidak Dibayar Oleh Pemkab, Perangkat Desa di Kabupaten Bondowoso Kesal

BONDOWOSO, PETISI.CO – Sejumlah Pemerintahan Desa (Pemdes) di Kabupaten Bondowoso mengaku kesal karena iuran BPJS tahun 2021 yang seharusnya dibayar oleh Pemkab Bondowoso tak kunjung dibayarkan.

Akibatnya, tidak sedikit para perangkat desa harus membayar pakai uang pribadi mana kala sedang sakit maupun ada anggota keluarganya yang masuk rumah sakit.

“Mulai awal tahun 2021 BPJS kita tidak dibayar. Terpaksa harus bayar sendiri. Daripada tidak mendapat penanganan,” jelas salah satu perangkat desa wilayah Kecamatan Grujugan, Rabu (16/6/2021).

Baca Juga :  Kepala Dinkes Bondowoso: 79, 9 Persen ODP Telah Selesai Dipantau

Tak hanya itu, sejumlah perangkat desa mengaku kecewa. Sebab, di tahun sebelumnya, saat iuran BPJS dibayar melalui Pemdes tidak pernah terjadi penunggakan.

“Sejak yang katanya mau dibayarkan oleh pemkab malah tambah ruwet,” katanya dengan penuh penyesalan.

Dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bondowoso, Haeriyah Yuliati, mengakui jika Pemkab Bondowoso belum membayar iuran BPJS perangkat desa.

Menurutnya, anggaran pembayaran BPJS perangkat desa tidak ada di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), awal.

Baca Juga :  KKS Terblokir dan Saldo Kosong, Sejumlah KPM di Kabupaten Bondowoso Kecewa

“Tidak ada di APBD awal. Biasanya masuk di ADD. Ada regulasi baru maka dibayar oleh pemberi pekerjaan, dalam hal ini Pemkab,” jelasnya.

Ini, lanjut dia, terjadi Miss kominikasi antara DPMD dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).

“Awalnya kami mengira anggaran tersebut dialokasikan di DPPKAD. Ternyata setelah dicek tidak ada. Ternyata ada di DPMD,” ungkap Haeriah.

Seraya menambahkan, tengah menyelesaikan persoalan ini, kami memprediksi jika pada bulan Juli nanti tunggakan tersebut sudah terbayar. Mengapa begitu, karena anggaran pembiayaan BPJS sebesar Rp 3 Miliar sudah diacc oleh tim anggaran.

Baca Juga :  Deteksi Dini Covid-19, Wali Kota Malang Pantau Fasum dan Bantah Berlakukan Lock Down

“Kita sudah mengusulkan lewat dana refocusing. Dan itu sudah diacc. Pembayarannya selama 12 bulan,” pungkasnya. (tif)

terkait

Kota Surabaya Resmi Diberlakukan E-TLE

redaksi

Pemkab Bondowoso Akan Terapkan Sistem Absen Face Print

redaksi

Lelang Jabatan Sekda Bondowoso Munculkan Tiga Nama

redaksi