BPK RI Beri Opini WTP ke Pemprov Jatim 6 Kali Berturut-turut

oleh
Gubernur Jatim terima LHP dari anggota III BPK RI atas laporan keuangan Pemprov Jatim tahun anggaran 2016

SURABAYA, PETISI.CO – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Perwakilan Keuangan (BPK) RI.

Opini WTP yang keenam kalinya tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemprov Jatim Tahun Anggaran 2016 yang diserahkan langsung oleh  Anggota III BPK RI, Achsanul Qosasih  kepada Pimpinan Sidang (DPRD) dan Gubernur  Jawa Timur pada acara Sidang Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Prov. Jatim, Jl. Indrapura Surabaya, Rabu (31/5/2017) siang.

Usai acara penyerahan tersebut Pakde Karwo, sapaan lekat Soekarwo menyampaikan terima kasihnya kepada BPK yang telah memeriksa keuangan Pemprov Jatim, dan juga membimbing agar pengelolaan keuangan menjadi baik  serta tidak  melakukan kesalahan lagi. Karena itu saran agar pihaknya menggunakan system akrual basis dalam pengelolaan langsung direspon positif dengan menerapkannya mulai tahun 2015.

Diakuinya, penerapan akrual basis dalam pengelolaan keuangan memudahkan  jajaran  bagian keuangan dalam menyusun dan membuat  pelaporan walaupun pada awlnya mengalami kesulitan.

“Karena  tadinya membuat  empat pelaporan menjadi tujuh  pelaporan. Memang  saat ini masih belum betul semua  karena masih ada beberapa kekurangan yang harus kami benahi.” ujarnya.

Menurut Pakde Karwo,  yang lebih krusial dilakukan pemprov adalah perbaikan  administrasinya  terutama  untuk asset-aset Pemprov. Jatim. Saat ini pengelolaan asset sudah mulai tertib dan dimasukkan dalam laporan. Untuk asset yang berupa tanah, pihaknya telah bekerjasama dengan BPN untuk proses sertipikasinya, meski belum lengkap.

“Untuk sertipikasi tanah asset Pemprov Jatim, baru mencapai 35 %  dari jumlah asset yang ada. Jadi masih banyak tanah yang belum memiliki sertipikat, belum sempurna memang tapi proses ini terus berjalan dan terus ada peningkatan kearah yang lebih baik, tidak stagnan. Semua itu dilakukan karena menggunakan akrual basis saran dari BPK ini,” jelasnya.

Enam Kali WTP

Dalam sambutannya, Anggota III BPK RI Achsanul Qosasih mengatakan, perolehan WTP oleh Pemprov. Jatim  sudah menjadi  tren dan terus menerus dilakukan selama enam tahun berturut-turut.  Ini  menjadi hal yang positif bagi pemerintah daerah dan DPRD Prov. Jatim yang telah bekerja secara kompak. Sehingga  pemeriksaan laporan menjadi sangat mudah.

“Dan ini menjadi cacatan khusus buat kami, ke depan kami ucapkan selamat kepada Bapak Gubernur,  mudah-mudahan ini  bisa diteruskan  oleh penerusnya, karena hal ini sangat penting bagaimanapun dan hal positif  harus  terus  diteruskan dan menjadi  tambah baik serta dipertahankan,” ujarnya.

Ia mengapresiasi Gubernur Jatim atas keberhasilannya mengoptimalkan dana idle/SILPA melalui penyaluran perbankan yang diberikan kepada beberapa kelompok UMKM, kopwan, dan ponpes dengan suku bunga rendah. “Dengan langkah ini maka menjadi turn over modal sehingga dapat menggerakkan ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi Jatim jauh melampaui nasional.”. ujarnya.

Langkah ini, tegasnya diijinkan dan agar dijadikan model di Indonesia. Dengan demikian tidak ada lagi ketakutan atas pemanfaatan dana yang tidak sesuai dengan mata anggaran. Ia menambahkan kegiatan atau langkah ini menjadikan Jamkrida Jatim terbaik di Indonesia, karena telah memberikan jaminan kepada bank bagi UMKM bermodal kecil yang tidak bankable. (cah/dil)