PETISI.CO
Mantan Bupati Nganjuk dua periode, DR. Soetrisno R, MSi
EKONOMI

BUMDES, Diantara Tarik Menarik Konsep Ekonomi Kerakyatan dan Kapitalis

NGANJUK, PETISI.CO – Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah sebuah badan usaha di tingkat desa yang bergerak untuk kemajuan ekonomi di desa. Secara yuridis, badan ini dilindungi oleh Undang Undang yaitu Undang Undang Pemerintahan  Desa.

Diharapkan, jika desa sudah memiliki badan usaha (BUMDES-red) maka warga desa bisa memanfaatkan fungsi badan usaha ini untuk keperluan ekonomiya.

Dalam unit usahanya, BUMDES bergerak di bidang ekonomi sesuai dengan potensi desa setempat. Seperti diketahui basis ekonomi desa adalah pertanian yang berkaitan erat dengan masalah pangan.  Itulah sebabnya, kalau BUMDES bergerak di bidang usaha pangan itu sangat relevan.

Sebagai badan usaha, memperoleh keuntungan adalah suatu hal yang wajib. Dengan keuntungan itulah maka BUMDES bisa memberikan kontribusi untuk kemajuan desa. Intinya adalah ketika BUMDES bisa melayani kebutuhan ekonomi masyarakat desa,  keuntungan dari kegiatan itu bisa dinikmati masyarakat desa kembali.

Dengan demikian maka, dari sejumlah paradigma tentang ekonomi kerakyatan, sebagian bisa dijalankan oleh BUMDES.

Secara garis besar, peran BUMDES seperti itu sangat berbeda dengan usaha ekonomi yang  dilakukan  lembaga kapitalis, seperti  CV, PT, UD atau pemilik modal perorangan. Keuntungan dari usaha hanya dinikmati oleh pemiliknya sendiri.

Berkaitan dengan kemungkinan ancaman masalah pangan, akibat pandemi covid 19,  Pemkab Nganjuk mengganden sejumlah BUMDES dalam pengadaan beras bantuan sosial yang diperuntukan bagi warga yang terdampak dari wabah virus tersebut.

Untuk seluruh Kabupaten Nganjuk terdapat 26.644 Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang menerima beras bansos itu. Setiap KPM menerima beras layak konsumsi sebanyak 20 kg selama 9 bulan di masa daruat covid 19.

Kebijakan Pemkab Nganjuk yang menggandeng BUMDES tersebut mendapat  apresiasi sejumlah pihak. Mantan Bupati Nganjuk dua periode, DR. Soetrisno R, MSi, mengaku sangat setuju. Karena dengan keterlibatan BUMDES akan memberikan manfaat bagi desa. Karena ekonomi di desa bisa berputar lebih bagus lagi.

“Selain itu keuntungan dari usaha tersebut juga kembali untuk kemajuan desa,” ujar Soetrisno.

Dikatakan dia, Kabupaten Nganjuk sejak dulu dikenal daerah pertanian, dengan predikat sebagai lumbung pangan .

“Dengan demikian kalau BUMDES dilibatkan untuk kegiatan usaha pangan, ini sangat cocok,” ujar Soetrisno.

Wakil Bupati Nganjuk, Marhen Jumadi, menyatakan, Pemkab konsisten menggandeng BUMDES dalam pengadaan beras bansos covid 19. Tentu saja dengan melalui pembinaan pembinaan. Langkah ini diambil untuk mendorong agar ekonomi di desa berputar lebih maju.

Wakil Bupati Nganjuk, Marhen Jumadi

“Memang untuk tahap penyaluran tahap pertama kemarin, ditemukan masalah kecil, ada beras yg kurang layak. Namun itu sudah diganti. Untuk tahap yang kedua, kita dorong tidak ada masalah lagi. Mengkin kemarin persiapan kurang maksimal karena waktunya mendadak dengan menyiapkan beras dalam jumlah yang besar,” ujar pengagum Bung Karno ini.

Wabup sendiri juga mengaku, mempunyai faham kerakyatan dalam hal kedaulatan pangan seperti yang diajarkan Bung Karno.

Meski Pemkab sudah menetapkan 11 BUMDES sebagai penyedia beras bansos, namun upaya untuk menggoyang keputusan itu terus berlangsung . Ditengarai goyangan itu berasal dari  kaum kapitalis pemilik modal. Tujuannya untuk mengambil alih pengadaan. Tentu dengan tujuan untuk mengeruk keuntungan.

Bahkan akibat dari goyangan tersebut, sempat membuat putus asa para pengelola BUMDES.(jev)

terkait

Jatim Perluas Kerjasama dengan Denmark

redaksi

HIPMI Diminta Ikut Dorong Pertumbuhan Ekonomi Jatim

redaksi

PTPN XI Gandeng BNI Berdayakan Kemitraan Siapkan Rp 70,3 Miliar

redaksi