JEMBER, PETISI.CO – Kunjungan lapangan ini merupakan rangkaian penutupan Festival HAM 2019 di Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wulihan. Tujuannya, untuk belajar langsung tentang implementasi HAM di perdesaan di Kabupaten Jember, Kamis (21/11/2019).
Dalam kesempatan itu Bupati Jember dr. Hj. Faida MMR menjelaskan bahwa Dukuhdempok merupakan salah satu desa dari 248 desa di Jember yang mempunyai satu keunggulan, yakni banyaknya komunitas buruh migrant.
“Sehingga kepala desa membuat inisiatif peraturan desa untuk mengantisipasi warga desa yang menjadi buruh imigran ilegal,” ungkap bupati.
Karena perhatian kepala desa ini, akhirnya program ini juga direplikasi oleh pemerintah pusat dalam bentuk program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) dan Desa Migran Produktif (Desmigratif).
Inisiatif Pemerintah Desa Dukuhdempok ini juga mendapat apresiasi dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
Di Jember sudah ada empat desa yang kantong-kantong buruh migrannya akan dikembangkan. Yakni Desa Wonoasri di Kecamatan Tempurejo, Desa Sabrang di Kecamatan Ambulu, Desa Dukuh Dempok di Kecamatan Wuluhan, dan Desa Sumbersalak di Kecamatan Ledokombo.
Upaya pengembangan itu dilakukan untuk memastikan keputusan seorang warga desa untuk menjadi buruh migran diambil berdasar kebebasan mengambil jalan hidup.
Untuk mendukung hal itu, Pemerintah Kabupaten Jember akan membuka peluang kerja lebih banyak lagi. Kedua, memberikan kesempatan dengan pelatihan-pelatihan bagi tenaga kerja di Jember.
Ketiga, pemerintah akan memberikan fasilitas untuk permodalan usaha dan pendampingan. Kemudian yang keempat, membantu pemasaran usaha.
Di Desa Dukuhdempok, imbuhnya, perempuan yang ditinggal suaminya bekerja di luar negeri kebanyakan suka membatik. Mereka juga memproduksi minuman sehat. “Produk minuman sehat tersebut sekarang telah dibudayakan menjadi minuman resmi kegiatan pemerintahan,” jelasnya.
Selain itu, bupati juga mendorong para ibu rumah tangga yang telah mendapatkan bantuan mesin jahit untuk membuat produk-produk seperti peralatan ibadah. Sebab, Jember sedang disiapkan untuk sebagai embarkasi umroh dan haji.
“Sehingga masyarakat bisa menjadi bagian penting dari pusat ekonomi rakyat,” jelasnya.
Setelah adanya pemantauan ini, pemerintah kabupaten jember akan mendata, “minat-minat buruh migran dan pencari kerja, juga akan dikawal hingga mendapatkan kemandirian secara ekonomi”.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengungkapkan rasa bahagianya karena telah mengunjungi Desa Dukudempok. “Semoga inisiatif-inisiatif di desa ini bisa menjadi inspirasi,” ujarnya.
Desa Dukudempok sendiri ingin mendapatkan masukan yang lebih banyak lagi. Tahun ini, menurut Wahyu, Desa Dukuhdempok ditetapkan sebagai pilot project integrasi antara Desbumi dan Desmigratif.
Menurutnya, kunjungan seperti ini menjadi upaya yang konkret untuk lebih mendekatkan HAM kepada buruh migran. Karena, dilihat dari perspektif HAM, soal buruh migran bisa didekati sebagai isu hak asasi perempuan, isu hak anak, isu hak sipil politik, dan isu ekonomi sosial budaya.*
