BLITAR, PETISI.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 di gedung salah satu tempat wisata di Kademangan, Rabu (20/03/2019). Musrenbang dengan tema “Memantapkan Pelayanan Kepada Masyarakat, Daya Saing Daerah, dan Kesejahteraan Daerah” ini dibuka langsung Bupati Blitar, Drs H Rijanto MM, sekitar pukul 09.00 WIB.
Dalam sambutanya Bupati Blitar mengatakan, ada 4 prioritas pembangunan pada 2020 mendatang. Pertama terkait penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Dimana nantinya akan difokuskan pada pembangunan jambanisasi, rumah layak huni, bantuan pendidikan bagi siswa keluarga miskin, pemberdayaan forum CSR untuk pengentasan kemiskinan, dan penumbuhan wirausaha.
Kemudian yang kedua terkait pemenuhan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar yang meliputi peningkatan pelayanan jangkauan air bersih dan layak minum, percepatan operasional RSUD Srengat, fasilitasi operasionalisasi JLS, dan perwujudan Kanigoro sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian.
Sedangkan Yang ketiga terkait peningkatan daya saing usaha ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha mikro, industri kecil serta koperasi yang berbasis pertanian dan pariwisata. “Kemudian yang terakhir terkait fasilitasi Pilkada 2020, ini strategis sekali, karena disamping memikirkan pembangunan, ada agenda sangat strategis yaitu pilkada,” kata Bupati Blitar
Rijanto berharap, dengan adanya kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan dalam Musrenbang kali ini, kedepan perekonomian juga bisa semakin maju. Menurutnya, musrenbang juga merupakan langkah awal, dimana perencanaan partisipatif yang dilaksanakan dengan baik dan lebih serius dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten telah menginspirasi berbagai pihak.
“Melalui musrenbang akan tumbuh keberanian masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan saran, yang intinya semua itu untuk keberhasilan pembangunan di Kabupaten Blitar,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto menegaskan, dalam musrenbang ini harus ada kesepakatan-kesepakatan. Dari situ akan dirancang menjadi rencana kerja pemerintah daerah, kemudian masuk ke DPRD, baru ditindaklanjuti untuk dianggarkan.
“Kita juga berpesan agar kesepakatan yang dibuat tidak terlalu banyak secara kuantitas, tetapi perlu fokus. Sehingga nantinya akan memudahkan, termasuk harus mengkomitmeni dari kesepakatan yang telah dibuat,” ujar Suwito Saren Satoto. (adv/hms/min)
