Petisi
Seminar Anti Korupsi, kerja bareng Pemkab Bondowoso dan Gerakan Pemuda Ansor.
PEMERINTAHAN

Bupati Bondowoso: Korupsi Merupakan Musuh Negara

BONDOWOSO, PETISI.CO – Bupati Bondowoso, Salwa Arifin menegaskan bahwa korupsi merupakan musuh negara. Karena itulah, penting untuk seluruh pejabat negara khususnya di lingkungan Pemkab Bondowoso melaksanakan tugas dan program sebaik-baiknya serta menghindarkan dari perbuatan korupsi.

“Mari kita menggunakan anggaran dengan cara yang benar, tepat dan penuh tanggung jawab. Karena korupsi ada musuh kita bersama, musuh negara,” tegas Bupati Bondowoso, Salwa Arifin dalam seminar Anti Korupsi, Jumat (1/11/2019) sore hari, yang merupakan kerja bareng Pemkab Bondowoso dan Gerakan Pemuda Ansor.

Menurut bupati, dengan kegiatan seminar ini pihaknya merasa terbantu untuk mengingatkan dan memberikan pemahaman tentang pencegahan korupsi. Terlebih lagi, Pemkab Bondowoso bertekat secara bersama-sama untuk memberantas korupsi.

“Kita bertekat bahwa kita harus bersama-sama memberantas, memerangi korupsi,” tandas orang nomor satu di Bondowoso itu.

Seminar yang mengusung tema ‘Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelayanan Publik’ dibuka oleh Bupati Bondowoso, Salwa Arifin dengan narasumber pimpinan KPK RI, Dr. Nurul Gufron, Komisioner Informasi Publik Jawa Timur, Ach. Nur Aminuddin, Advokat dan Konsultan Hukum, Andy Dewanto.

Dalam kesempatan ini, pimpinan KPK RI, mengatakan bahwa korupsi merupakan penyakitnya jabatan. Mengingat setiap jabatan memiliki kecenderungan untuk disalahgunakan.

Ini terjadi, lantaran proses politik untuk melahirkan jabatan-jabatan di Indonesia masih proses politik yang gagal. Sehingga melahirkan pejabat yang tidak sebagaimana diinginkan.

”Seperti proses demokrasi, bukan hanya dari Pemilihan Presiden, Gubernur, DPR, DPRD, sampai ke tingkat desa pun kalau proses politiknya yang gagal itu akan melahirkan jabatan-jabatan yang ditempati oleh pejabat yang rusak. Karena proses politiknya proses politik yang rusak. Ada money politic di dalamnya,” ujarnya.

Karena itu, ketika pejabatnya duduk yang dipikirkan bukanlah melayani publik. Tapi justru, bagaimana mengembalikan modal.

Untuk itulah, penting dari pimpinan hingga ke level masyarakat harus sama-sama menyadari bahwa proses politik itu harus politik yang tanpa money politic.

“Masyarakat pun harusnya sadar bahwa memilih pimpinan bukan berdasarkan siapa yang memberi dan pemberiannya yang paling besar. Tanpa kesadaran itu, maka proses politik tak akan bisa melahirkan pejabat yang bersih,” katanya.

Seminar ini, dihadiri sekitar 300 orang yang terdiri dari Kepala OPD, Kepala Desa, dan sejumlah organisasi kepemudaan. (tif)

terkait

Pasar Rakyat Muslimat NU 2019 Dibuka

redaksi

Dinas PUPR Magetan Taat Bayar Pajak Kendaraan Inventaris

redaksi

Kasus Blok Silo, Pemprov Jatim Tak Ingin Disalahkan

redaksi