PETISI.CO
Saat monitoring dan evaluasi program pemberantasan korupsi KPK RI di Kabupaten Sumenep.
PEMERINTAHAN

Bupati Fauzi Minta OPD Sumenep Tingkatkan MCP Cegah Korupsi saat Monitoring dan Evaluasi KPK RI

SUMENEP, PETISI.CO – Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, minta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungannya meningkatkan Monitoring Control for Prevention (MCP). Sebagai bentuk pencegahan terjadinya praktek korupsi di Kota Keris.

Demikian disampaikan Bupati Fauzi sapaan akrabnya, saat monitoring dan evaluasi program pemberantasan korupsi di Kabupaten Sumenep bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) di Graha Kantor Bupati setempat, Kamis (29/4/2021).

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pemberantasan korupsi di Kabupaten berlambang Kuda Terbang ini, dari KPK RI dengan dihadiri oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III, Uding Jaharudin.

Menurut Bupati Fauzi, KPK RI dalam mewujudkan perbaikan tata kelola pemerintahan dan penyelamatan keuangan dan aset daerah mengungkapkan, bahwa memiliki delapan (8) area intervensi sebagai Monitoring Control for Prevention (MCP).

Diterangkan Bupati Sumenep, MCP dimaksud itu adalah perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan pelayanan terpadu satu pintu, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola Dana Desa (DD).

Baca Juga :  3000 Vaksin Covid-19 Tahap Pertama Tiba di Kabupaten Magetan

Sehingga Bupati Fauzi menginginkan, diharapkan Kabupaten Sumenep dengan diselenggarakannya kegiatan tersebut bisa bebas dari terjadinya korupsi.

“Yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan dan indeks Monitoring Control for Prevention (MCP). Dan Indeks MCP Pemerintah Kabupaten Sumenep pada tahun 2020 sebesar 72,88 dan berada di peringkat 22 se-Jawa Timur,” ungkap Bupati Fauzi.

Mantan Wakil Bupati ini juga mengungkapkan, bahwa upaya lain dalam pencegahan terjadinya korupsi, telah melakukan langkah-langkah strategis dengan membuat regulasi dan sosialisasi.

“Menerbitkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 18 Tahun 2021 tentang pedoman pengaduan gratifikasi, serta Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara (ASN), di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep,” terang Bupati Fauzi.

Baca Juga :  APBD Kuansing 2019 Sah, Dewan Tolak Rekrut 2.000 Tenaga Honorer

Bagi Bupati Fauzi, karena pencegahan merupakan bagian dari langkah yang paling penting dalam upaya pemberantasan terjadi tindak pidana korupsi.

“Sekaligus bagaimana mencari penyebab akar masalahnya,” jelas Bupati Fauzi.

Di samping itu, pria yang kini menjadi orang nomor satu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep ini mengutarakan, sebagai penyelenggara negara harus menyamakan persepsi agar tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Karena bagi Bupat Fauzi, perbuatan korupsi, tidak hanya merugikan keuangan negara saja, tetapi juga bentuk pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat. Sehingga, aparatur Pemerintah tidak melakukan tindakan korupsi sejalan dengan yang diamanatkan dalam ketetapan MPR Nomor 9.

“Tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme,” jelas Bupati Sumenep, Achmad Fauzi.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Uding Jaharudin menyatakan, dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pemberantasan korupsi di Kabupaten Sumenep.

Baca Juga :  Sistem Pencairan Dana Desa Tahun 2020 Mengacu Pada PMK

Sebagai upaya bagaimana untuk perbaikan tata kelola Pemerintah Daerah, dalam rangka penguatan sistem pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.

Diungkapkan, Lembaga Antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di delapan area rawan di korupsi sudah memiliki rancangan atau program pencegahan perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain, dalam hal korupsi.

“Seperti penganggaran APBD dan pengadaan barang dan jasa, yang rawan terjadinya tindakan korupsi,” ungkap Uding Jaharudin, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI.

Sehingga ditegaskan, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tersebut, perlu penguatan sistem pencegahan dan monitoringnya. (ily)

terkait

Kuota CPNS 2018 Kota Blitar Terancam tak Terpenuhi

redaksi

Gubernur Khofifah Minta ASN Ikut Besarkan Bank Jatim

redaksi

Walikota Batu Ajarkan ‘Ilmu Pemerintahan’ kepada 3 Siswa SMA Taruna Magelang

redaksi