MOJOKERTO, PETISI.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto menggelar rapat paripurna guna menindaklanjuti rapat paripurna tanggal 16 Juli 2022 atas pandangan umum fraksi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021 dan reperda penanaman modal di gedung Graha Whicesa DPRD Kabupaten Mojokerto, Senin (20/06/2022).
Dalam pemaparannya Bupati Mojokerto Hj Ikfina Fatmawati menyampaikan terima kasih kepada anggota dewan yang memberikan masukan dan pertanyaan serta dukungan kepada pemerintah daerah guna menyampaikan jawaban yang lebih bersifat sosial dan efektif pertanyaan dari beberapa fraksi dari beberapa artikel yang memuat penjelasan mengenai adanya perbedaan penyajian laporan realisasi anggaran 2021 dengan dokumen BPK adanya opini kekurangan sekitar Rp 26 miliar 473.637.
Lanjut bupati menjelaskan mengenai dokumen laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai realisasi karena adanya pengajuan surat dan belanja atau MP3 tahun 2020 belum dapat dihilangkan dari rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran 2021.
Termasuk pendapatan dan belanja yang menyebabkan adanya perbedaan dalam penyajian data karena belum diupdate dan untuk lebih detailnya akan kami sampaikan dalam bentuk tertulis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban kami.
“Kami mengapresiasi dukungan dan kritikan dari DPRD untuk bersama sama bekerja keras untuk bangkit dan maju,” tutup Bupati Mojokerto Hj Ikfina Fatmawati
Hadir dalam rapat paripurna Ketua DPRD Hj Ainy Zuroh didampingi wakil ketua, Sekdakab Teguh Gunarko, forkopimda dan kepala OPD. (ng)
