JEMBER, PETISI.CO – Di sela kegiatan sidak ke lokasi tambak di Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas, Minggu (26/9/2021). Saat Bupati Jember Hendy Siswanto melintas di Jalur Lintas Selatan (JLS) desa setempat, Bupati mendapati ada pembangunan jembatan dari bambu sepanjang kurang lebih 50 meter, yang menghubungkan dari JLS menuju lokasi wisata Pantai Cemara, Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas.
Seketika itu bupati menghentikan laju mobil dinasnya dan mendatangi lokasi jembatan bambu tersebut.
Menurut warga sekitar, jembatan itu dibangun dan diklaim dikelola pihak Pokdarwis Tri Bahari Lestari.
“Terkait jembatan itu (dibangun) rakyat, saya akan membuat sesuatu yang idenya bagus yang idenya inovatif. Tapi harus ada regulasi yang harus dilewati dulu. Harus ada prosedur-prosedur yang harus disepakati dulu. Nanti kalau dibiarkan membuat (jembatan) meskipun tujuan bagus pun, nantinya yang lainnya juga ikut-ikutan. Bagaimana kalau semua masyarakat Jember membuat semuanya (jembatan) tanpa ngomong-ngomong. Terus yoopo pak. Kan repot kabeh ngko. (Bagaimana ini, kan repot),” kata Hendy dengan nada suara tinggi, saat bertemu dengan warga di lokasi pembangunan jembatan.
Menurut Hendy, terkait proyeksi pengembangan lokasi wisata tersebut. Sudah diatur dengan regulasi.
“Maka dari itu adanya pemerintah untuk mengatur itu. Tapi perintah juga tidak boleh merugikan. Masyarakat pun juga harus tahu diri, bahwa ini ditertibkan semuanya untuk kebaikan juga,” sambungnya.
“Semuanya juga sudah ada aturannya. Meskipun pokdarwis ataupun siapapun juga harus mengikuti aturan. Itu yang penting. Karena jember ini luas, ada 2,5 juta penduduknya. Kalau terus-terus dibiarkan jadi apa Jember ini. Jadi mohon bersabar. Kami (pemerintah daerah) tidak akan merugikan siapapun itu. Kita harus melayani semuanya dengan regulasi yang ada,” imbuhnya.
Saat ditanya tentang permohonan warga untuk tetap melanjutkan pembangunan jembatan?
“Bongkar iki,” ucapnya.
Terkait alasan pembongkran jembatan tersebut. Bupati Hendy berdalih sebagai bentuk penertiban, dan sebagai upaya regulasi yang tepat.
“Itu kan tidak ada izinnya, kalau semua begitu, kan pas repot kabeh rek,” ujarnya.
Tujuan bagus sekalipun, kata Hendy, jika dilakukan dengan cara kurang tepat hasilnya juga tidak baik.
“Makanya adanya pemerintah tujuannya untuk mengatur semuanya, tapi harus dilakukan dengan cara yang tidak merugikan siapapun, sekalipun pemerintah,” tuturnya.
Terpisah, Anggota Pokdarwis Tri Bahari Lestari, Paiman. Meminta bupati untuk tidak menghentikan proses pembangunan jembatan tersebut.
Paiman menjelaskan, rencana pembuatan jembatan bambu bermula dari gagasan Mahasiswa Universitas Jember yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Mayangan, yang melihat tidak adanya akses masuk menuju Pantai Cemara.
“Ini membuat plan (Mahasiswa), untuk membuat jembatan, sehingga kami berupaya untuk memunculkan sebagai destinasi wisata di Kabupaten Jember khususnya di Desa Mayangan,” paparnya.
Dengan alasan itu, lanjut Paiman, dirinya ngotot agar jembatan tersebut tidak dibongkar.
“Saya mohon kepada bapak bupati untuk tidak membongkar jembatan yang sudah dibangun,” ujarnya.
Lebih lanjut ia menyampaikan, jika memang sedang dilakukan penataan kawasan sempadan pantai. Pihaknya meminta agar Pokdarwis diperkenankan mengelola jembatan. Karena memang fungsinya sebagai jembatan penghubung menuju kawasan Pantai Cemara.
“Tapi mohon izinkan kami, selaku pokdarwis, untuk melanjutkan pembangunan jembatan, selama proses penataan Pemkab Jember selesai,” sambungnya. (mmt)
