JEMBER, PETISI.CO – Melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jember, Bupati Jember dr. Hj. Faida . MMR menyampaikan nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban APBD 2018 kepada DPRD, Selasa (2/4/2019)
Kepada awak media, Bupati menjelaskan bahwa pendapatan pada anggaran tahun lalu mencapai 99,8 %. Sementara realisasi belanja mencapai 82 %.
“Dengan indeks-indeks pencapaian yang telah kita paparkan,” ujar bupati.
Terkait dengan anggaran tahun 2019, anggaran yang paling besar masih di Dinas Kesehatan. Sementara ada peningkatan yang signifikan itu di bidang perdagangan.
“Karena kita merevitalisasi pasar-pasar rakyat,” ungkap bupati. Tahun 2019 target selesai untuk merevitalisasi pasar rakyat.
Pada tahun 2018, pemerintah merevitalisasi 12 pasar rakyat. Pada tahun 2019 akan merevitalisasi 15 pasar. Dalam RPJMD, revitalisasi harus menuntaskan 30 pasar rakyat. Bupati juga mengungkapkan adanya pergeseran anggaran pada belanja modal, yang dinaikkan dengan harapan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sementara belanja barang dan jasa sedikit menurun. “Belanja pegawai banyak penurunan, karena belum ada tambahan pegawai negeri, nanti 2019 akan meningkat lagi,” jelasnya.
Oleh karenanya, sekarang titik-titik sasaran harus dipertegas. Seperti sasaran jalan, PJU, paving yang menuju pesantren, madrasah, tempat ibadah dan pelayanan umum menjadi prioritas.
Terkait dengan ruang terbuka hijau, tahun ini akan menyelesaikan tahap akhir atau finishing di lima titik, dari enam titik yang dikerjakan pada tahun 2018.
Kemudian, untuk gambar perencanaan yang sudah jadi di 2018, untuk RTH kurang lebih ada 15 kecamatan yang akan dikerjakan juga di tahun 2019.
“Di tahun 2019 juga kita akan membangun wisata sungai, supaya masyarakat tidak selalu buang sampah sembarangan di sungai,” ungkapnya.
Sungai ini akan dibuat wisata baru dan menjadi pusat ekonomi kerakyatan yang baru, salah satunya Sungai Bedadung yang menjadi kebanggaan orang Jember.
Terkait Silpa sebesar 12 persen, bupati menilai termasuk jumlah besar. Hal ini karena ada pembangunan yang sudah selesai tapi tidak terbayarkan akibat masalah administratif di Dinas Kesehatan.
Juga ada Biaya Operasional Pendidikan (BOP) PAUD di lima kecamatan yang belum terbayarkan, yang juga membuat Silpa APBD 2018 besar.
“Namun demikian saya lebih memilih pembangunan yang efektif. Jadi hal-hal yang bisa diselesaikan di APBD ini saya berharap bisa menuntaskan,” harapnya.
Dalam penganggaran, lanjut bupati, pemerintah tidak terpaku kepada penganggaran yang harus defisit lima persen.
“Karena boleh menganggarkan secara rasionil. Tidak ada batasan defisit, kecuali kita ini berhutang,” ungkapnya.
“Karena Pemerintah Kabupaten Jember ini tidak berhutang, jadi boleh defisit dari lima persen, dan itu untuk menghindari Silpa yang besar,” pungkasnya.(eva)
