JOMBANG, PETISI.CO – Bupati Jombang membuka Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah) dalam rangka penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) Tahun 2019, di Pendopo Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Rabu (31/1/2018).
Hadir juga dalam kegiatan ini Wakil DPRD, Anggota DPRD, Asisten, jajaran OPD, Forpimcam, Kader PKK, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, Kepala Desa se Kecamatan beserta perangkat desa, Pendamping Desa, tiga pilar desa, KPMD serta warga wilayah Ploso.
Camat Ploso, Suwignyo dalam sambutannya menjelaskan, penduduk di Kecamatan Ploso sebanyak 40.150 jiwa. Sedangkan jumlah desa ada 13 Desa, 56 Dusun, 83 RW dan 163 RT.
Suwignyo juga menyampaikan terima kasih kepada Bupati, bahwa pembangunan infrastruktur wilayah Ploso sudah banyak yang terealisasi. Tinggal 53 poros Desa yang belum selesai.
“Usulan Musrenbang tahun 2019 diantaranya rehabilitasi jaringan irigasi, peningkatan jalan Desa, pembangunan SMPN, rehabilitasi Puskesmas pembantu, pembangunan jalan usaha tani dan pembangunan/ rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani. Mudah-mudahan usulan ini terealisasi semua,” kata Suwignyo.
Wakil Ketua DPRD, M Subaidi Mukhtar menyampaikan bahwa Musrenbang dipandang penting dalam pelaksanaannya UU No 25 tahun 2004. Untuk menjamin perencanaan dalam memenuhi prasyarat dari sisi RKPD mencapai target. Oleh karena itu sangat berharap untuk direspon sebagai rencana anggaran.
“Ukuran RPJMD yang akan kita laksanakan harus ada tolak ukur dan ada dasarnya sesuai visi misi Pak Nyono selaku Bupati periode tahun 2013-2018. Seluruh capaian dari target selama Bupati mempimpin, kita hargai dan kita laksanakan,” ujar Subaidi.
Seperti yang disampaikan di Pendopo Kabupaten kepada seluruh tokoh masyarakat dan kyai yang merasa puas dari kinerja yang dicapai Bapak Bupati, karena hasil dari Musrenbang jadi tolak ukur pembangunan ke depan.
“Mari kita doakan bapak Bupati diberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan dan kesuksesan dalam memimpin Pemerintah Kabupaten Jombang,” pungkas Subaidi.
Bupati Jombang dalam sambutannya menjelaskan, Musrenbang ini diselenggarakan berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang, diantaranya, UU Nomor 25 Tahun 2004 pasal 10 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ditindak lanjuti permendagri no 114 tahun 2014 serta Perda no 10 tahun 2014 tentang arah kebijakan RPJMD.
“Penyelenggaraan Musrenbang merupakan suatu instrumen penting untuk menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang tak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang harus sesuai dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Jombang, dalam menjawab isu strategis kebijakan pembangunan di Kabupaten Jombang,” jelas bupati.
Perlu diketahui, bahwa jumlah penduduk Kabupaten Jombang sebanyak 1.392.533 jiwa. Terdiri dari 21 Kecamatan, 302 desa 4 kelurahan dan 1258 Dusun dan 9989 RT/RW. Jumlah anak yatim mencapai 66.000 jiwa. Janda miskin sebanyak 119.111 jiwa. Disabilitas sebanyak 3.745 jiwa. jumlah RTLH (Rumah tidak layak Huni ) sebanyak 12.305 rumah sudah mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah.
Pembangunan infrastruktur jalan target utama seluas 1215,829 km terdiri dari Jalan antar poros desa ada 305 ruas dan antar kecamatan 195 ruas dan sudah selesai sepanjang 422 ruas, sedangkan 78 ruas sisanya selesai semua tahun 2018.
“Setelah jalan selesai kita berikan penerangan jalan umum (PJU) selama ini PJU yang sudah terealisasi sebanyak 100 desa dan 243 dusun,” tambah bupati.
Selanjutnya arah ke depan demi mensejahtetakan masyarakat Jombang, kita mengusung Jombang GEMERLAP (Gemah Ripah Loh Jinawi Lan Paripurna) 40-50% untuk masyarakat yang tidak mampu agar terangkat menjadi mampu. Sehingga tahun 2023 akan paripurna, kartu Gemerlap ke depan untuk berobat, asuransi, sampai meninggal dunia.
“Maka dari itu, target saya ke depan apabila Allah mengizinkan, kita gelontor dana Rp 2 miliar per desa per tahun,” pungkasnya. (rahma)
