JEMBER, PETISI.CO – Wawasan kebangsaan menjadi perhatian Bupati Jember, H Hendy Siswanto yang dinilainya perlu dipertanyakan. Pasalnya, ditengara pada saat seleksi CPNS Kabupaten Jember, diketahui banyak peserta yang gugur gegara wawasan kebangsaan lemah.
Pernyataan itu disampaikan Bupati Hendy dalam sambutannya seusai mengukuhkan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Jember periode 2021 – 2026 dan Pengukuhan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Jember periode tahun 2021 – 2024 di Aula PB Sudirman Pemkab Jember, Rabu (24/11/2021) pukup 16.00 WIB.
“Ada apa dengan Jember?,” ucapnya penuh tanya.
Itulah alasannya, menurut Bupati Hendy pentingnya peran serta FKUB dan FPK sebagai lembaga yang diharapkan dapat berperan serta aktif dalam meningkatkan wawasan kebangsaan, melalui kerukunan umat beragama dan permbauran antar suku bangsa, khususnya yang di kabupaten Jember.
“FKUB dan FPK penting kehadirannya dalam kehidupan masyarakat majemuk, eksistensi nya bukan semata slogan, tapi perlu riil, dalam hidup masyarakat langsung,” ujar Bupati Hendy.
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
“FKUB bertujuan memelihara dan mengembangkan kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” tandasnya.
Demikian pula dengan keberadaan FPK, yang merupakan wadah dari berbagai suku bangsa yang hidup di Jember, berbaur dengan sejumlah 2,6 juta penduduk Jember, kata Bupati Hendy tentu merupakan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi kekuatan besar untuk percepatan pembangunan Kabupaten Jember.
“Karenanya saya berharap keduanya dapat berinteraksi masuk ke masyarakat hingga level desa, agar masyarakat dapat memahami perkembangan yang terjadi kini dan masa mendatang,” tegasnya.
Berikut, Bupati Hendy mengingatkan agar FKUB dan FPK juga turut mencermati adanya dampak pandemi covid-19 terhadap kehidupan masyarakat, yang ditengara terjadi perubahan perilaku, seperti semakin merenggangnya tali silaturahmi.
“Untuk itu, FKUB dan FPK sekiranya dapat menjadi wadah bagi berbaurnya kembali kehidupan masyarakat, sehingga tetap terbangun jalinan silaturahmi satu sama lain,” ujarnya.
Bupati Hendy juga menyinggung, bahwa Kabupaten Jember sedang akan melaksanakan pemilihan kepala desa serentak di 59 desa (Kamis,25/11/2021). Tentu juga menjadi atensi, atas kemungkinan tingginya tingkat gesekan sosial dilingkungan masyarakat akibat aksi saling dukung.
“Keberadaan FKUB dan FPK dapat memainkan peran untuk menjaga kondusivitas wilayah,” tandasnya.
Pada kesempatan itu, Bupati Jember juga berjanji akan memberikan fasilitas kantor, terutama untuk FPK, mengingat pentingnya eksistensi lembaga ini, agar dapat memberikan sumbangsih maksimal bagi kepentingan pembangunan Kabupaten Jember.
“Kami akan siapkan kantor sebagai tempat beraktivitas,” ujarnya.
Saat memberikan laporan, Kepala Bakesbangpol Kabupaten Jember Drs Edy Budi Susilo menyampaikan bahwa telah terpilih pengurus FKUB dan FPK Kabupaten Jember, yang diharapkan ke depan dapat memberikan sumbangsihnya sebagaimana peran dari kedua lembaga tersebut.
Sementara Ketua FPK Jember Ir HM Sujatmiko juga menyampaikan bahwa diantara pengurus yang ada sekarang juga merupakan pengurus yang ada pada periode sebelumnya.
“Sehingga kami hanya tinggal melanjutkan saja,” katanya.
Kepengurusan pada periode sebelumnya, diakui Sujatmiko memang tidak aktif, karena memang kondisi Pandemi.
“Tetapi tentunya berbeda pada era sekarang, yang kita semua diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk percepatan pembangunan, kita sekarang pada posisi recoveri,” ujarnya.
Sudah bukan waktunya lagi, kata Sujatmiko membeda bedakan antar etnis, sehingga hanya akan membuat kemunduran dalam proses pembangunan.
“Menurut saya kunci percepatan pembangunan adalah percepatan terjadinya pembauran,” tandasnya.
Untuk itu, menurut Sujatmiko program FPK berikutnya adalah menginventarisasi data permasalahan yang berkembang di masyarakat, untuk menentukan langkah berikutnya.
“Kira – kira permasalahan apa yang sedang berkembang di tengah – tengah masyarakat, yang menjadi potensi penghambat pembangunan, itu dulu baru nanti bagaimana langkah – langkah berikutnya,” ujarnya.
Mengenai perlunya wawasan kebangsaan seperti disinggung Bupati Jember, menurut Sujatmiko hal itu menjadi tanggung jawab segenap lapisan masyarakat untuk membenahinya.
“Dalam rangka penguatan wawasan kebangsaan, bisa saja FPK bekerjasama dengan lembaga lain untuk melakukan penguatan wasbang di lingkungan masyarakat, bisa saja FPK bekerjasama dengan lembaga lain, bagaimana agar persatuan dan kesatuan semakin kokoh,” ujarnya.
Adanya sekelompok masyarakat yang membangun kelompok ekslusif, menurut Sujastmiko semakin menunjukkan perlunya ada pencerahan di masyarakat luas.
“Disebut Indonesia itu karena Bhinneka Tunggal Ika, kalau bukan Bhinneka Tunggal Ika bukan Indonesia, ini sudah menjadi komitmen dari pendiri republik ini,” tegasnya.
Mantan legislator Partai Golkar itu menegaskan tidak boleh ada moyoritas minoritas, meminggirkan etnis – etnis tertentu, Jika terjadi perbedaan kelas ekonomi bukan alasan menjadi jurang pemisah dilingkungan sosial, sehingga membangun jarak.
“Soal adanya sekelompok masyarakat yang membangun komunitas sendiri, seperti ditunjukkan dengan membangun perumahan dilingkungan berbeda, ya itu urusan status ekonomi, tetapi harusnya tetap dibangun hubungan kemasyarakatan yang sehat,” pungkasnya. (mmt)
