PROBOLINGGO, PETISI.CO – Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari bersama tim satgas melakukan monitoring dan evaluasi (monev) penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Probolinggo.
Monev ini diawali di kantor mal pelayanan publik (MPP) Kabupaten Probolinggo yang ada di wilayah Kecamatan Dringu yang kemudian dilanjutkan kesejumlah tempat.
Bupati Tantri mengatakan bahwa pihaknya berkeliling bukan untuk sidak atau penindakan tetapi lebih pada penguatan dan edukasi kepada masyarakat, Kami juga berkeliling untuk melihat dari dekat penerapan PPKM Darurat di masyarakat.
“Memang ada yang telah mendengar tetapi tidak paham aplikasi di lapangan seperti apa, Tetapi ada juga yang belum mendengar apa itu PPKM Darurat,” ujarnya.
Bupati menambahkan terkait dengan penerapan PPKM Darurat di sektor perkantoran pihaknya menegaskan tidak ada masalah karena pelayanan publik telah dikuatkan dengan teknologi informasi dan komunikasi.
“PPKM Darurat ini butuh kerja sama dan pemahaman kita semuanya, Kita ingin bagaimana PPKM Darurat ini berjalan efektif, masyarakat tertib dan memahami sehingga tidak perlu lama-lama PPKM Darurat cukup sampai tanggal 3 hingga 20 Juli 2021,” ungkapnya.
Bupati perempuan pertama dalam sejarah Pemkab Probolinggk ini berharap agar masyarakat mampu untuk menahan diri dan bersabar dengan harapan PPKM Darurat tidak diperpanjang.
“Jadi semuanya kembali kepada masyarakat, Kami pemerintah terus berikhtiar, tetapi ikhtiar tidak akan sempurna tanpa kerja sama seluruh elemen masyarakat,” pungkasnya. (rul)
