SURABAYA, PETISI.CO – Massa buruh di Jawa Timur berdatangan ke Kantor Gubernur Jatim, Surabaya, sore ini. Mereka menolak kenaikan UMP Jatim 2022 dan pembahasan UMK, yang berlandaskan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan.
Pantauan reporter Petisi.co di lokasi, sebanyak puluhan ribu buruh melakukan orasi di Jalan Pahlawan, depan kantor gubernur. Wakil Sekretaris DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jatim, Nuruddin Hidayat mengatakan aksi ini menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pemerintah dan DPR untuk memperbaiki UU Cipta Kerja itu dalam jangka waktu dua tahun ke depan.
“Kami mendapatkan info dari Jakarta bahwasanya sebagian uji formil UU No. 11 ini dikabulkan oleh MK, yang mana salah satu amar putusanya melarang pemerintah membuat aturan turunan,” ungkap Nuruddin.
Nurudin menjelaskan, karena itu pihaknya pun mendesak Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa untuk merivisi aturan UMP Provinsi Jatim tahun 2022 dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 188/783/KPTS/013/2021. Sebab aturan dasar keputusan itu yakni PP 36 tahun 2021 tidaklah lagi berlaku.
“Harus direvisi karena PP 36 sudah tidak dipakai,” ujarnya.
Buruh juga meminta Khofifah mengembalikan rekomendasi UMK dari kabupaten/kota yang dibuat dengan berlandarkan PP 36 Tahun 2021, untuk ditinjau ulang dan direvisi.
Pasalnya, sejumlah kabupaten/kota di Jatim disebut telah mengirimkan rekomendasi UMK/UMSKnya ke Gubernur Jatim, untuk disahkan.
“Agar dilakukan pembahasan ulang ditingkat dewan pengupahan kabupaten/kota, tanpa menggunakan PP 36,” kata Nuruddin.
Salah satu daerah yang telah mengirimkan usulan UMK 2022 nya adalah Kota Surabaya, yang hanya menaikkan sekitar Rp 6.500 dari besaran UMK 2021.
“Surabaya rekomendasinya persis PP 36, kenaikan hanya Rp 6.000 an,” pungkas Nuruddin. (dwd)
