Surabaya, petisi.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus memperkuat langkah pengendalian harga serta menjaga stabilitas pasokan pangan di tengah dinamika inflasi pada awal 2026. Berbagai program intervensi pasar digencarkan untuk memastikan ketersediaan bahan pokok tetap terjaga sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Kota Surabaya, Vykka Anggradevi Kusuma, menyampaikan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Surabaya secara tahunan (year on year/y-on-y) pada Februari 2026 tercatat sebesar 5,11 persen.
“Kalau secara year on year memang di angka 5,11 persen. Namun kondisi ini juga terjadi di tingkat provinsi maupun nasional yang sama-sama mengalami kenaikan,” ujar Vykka, Jumat (13/3/2026).
Meski demikian, ia menilai inflasi Surabaya masih relatif terkendali jika dilihat dari indikator year to date (y-to-d) atau perhitungan inflasi sejak awal tahun. Hingga Februari 2026, inflasi Surabaya tercatat 0,83 persen, sehingga masih berada dalam batas yang dinilai aman.
“Kalau dilihat secara year to date, dari Januari hingga Februari, inflasi Surabaya masih berada di angka 0,83 persen,” katanya.
Vykka menegaskan bahwa pemerintah kota tetap melakukan langkah antisipatif karena inflasi dipengaruhi berbagai faktor, tidak hanya harga bahan pokok tetapi juga komoditas lain seperti emas serta tarif transportasi udara.
“Inflasi itu dipengaruhi banyak faktor. Selain harga pangan, ada juga komoditas seperti emas dan tarif angkutan udara,” jelasnya.
Sebagai langkah pengendalian, Pemkot Surabaya mengintensifkan berbagai program stabilisasi harga, seperti Pasar Murah, Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar, hingga inspeksi mendadak di pasar tradisional dan distributor.
Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan barang di pasaran tetap aman sekaligus menjaga harga agar tidak melonjak di tingkat konsumen.
Vykka mengungkapkan bahwa penyumbang inflasi terbesar di Surabaya bukan berasal dari bahan pangan, melainkan komoditas emas dan tarif angkutan udara. Kedua komponen tersebut tercatat memberikan kontribusi cukup besar terhadap inflasi dalam beberapa bulan terakhir.
“Yang paling besar menyumbang inflasi di Surabaya justru emas dan angkutan udara. Pada Januari hingga Februari 2026, angkutan udara juga cukup berpengaruh,” ungkapnya.
Ia memperkirakan sektor transportasi udara berpotensi kembali menjadi penyumbang inflasi menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, mengingat meningkatnya permintaan perjalanan udara selama masa mudik.
Di sisi lain, pada kelompok bahan pokok, komoditas cabai menjadi salah satu yang mengalami kenaikan harga dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut dipengaruhi faktor cuaca, terutama musim hujan yang berdampak pada produksi dan distribusi cabai.
“Cabai memang mengalami kenaikan sejak tiga sampai empat bulan terakhir karena faktor musim hujan,” jelasnya.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pemkot Surabaya bekerja sama dengan Pasar Induk Surabaya Sidotopo (PISS) dalam penyelenggaraan Pasar Murah dan GPM dengan menyediakan cabai berharga lebih terjangkau bagi masyarakat.
“Dalam pelaksanaan Pasar Murah dan GPM, kami bekerja sama dengan PISS untuk menyediakan cabai dengan harga yang lebih terjangkau,” katanya.
Selain itu, Pemkot Surabaya juga terus memantau pergerakan harga beras, khususnya beras premium yang memiliki permintaan tinggi di masyarakat. Untuk menjaga keterjangkauan harga, pemerintah kota menggandeng Perum Bulog melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Menurut Vykka, harga beras premium di Surabaya saat ini masih relatif stabil dan belum mengalami kenaikan signifikan. Di pasaran, harga rata-rata komoditas tersebut masih berada di kisaran Rp16.000 per kilogram.
“Harganya masih relatif stabil dan belum menunjukkan kenaikan signifikan. Kalau beras SPHP ada HET-nya, sementara beras premium tidak, tetapi rata-rata masih di sekitar Rp16 ribu per kilogram,” pungkasnya. (dvd)
