SURABAYA, PETISI.CO – Meski Indonesia saat ini tengah menghadapi gelombang ketiga pandemi Covid-19, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur (Jatim) dari sisi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) terpantau stabil dan progresif. Bahkan pada periode yang sama di tahun lalu, jumlah penerimaan tahun ini mengalami peningkatan.
“Alhamdulillah, tren PAD Jatim dari Bapenda relatif stabil bahkan progresif. Tidak ada kontraksi,” kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam siaran persnya, Sabtu (19/2/2022).
Berdasarkan data Bapenda Jatim per tanggal 17 Februari 2022, penerimaan kas PAD Jatim mencapai Rp 1,56 triliun atau 10,95% dari target PAD tahun 2022 sebesar Rp 14,25 triliun.
Dibandingkan penerimaan tahun lalu pada periode yang sama, penerimaan PAD tahun ini meningkat 0,85%. Pada 17 Februari 2021, Bapenda Jatim mencatat penerimaan PAD sebesar Rp 1,43 triliun atau 10,11% dari target PAD 2021 sebesar Rp 14,24 triliun.
“Perbandingan Year on Year (YoY), sangat penting pasalnya untuk mengukur seluruh kinerja keuangan dari Pemprov Jatim,” ujarnya.
Capaian tersebut, menurutnya, menjadi salah satu indikator meningkatnya kesadaran masyarakat Jatim dalam membayar pajak. Selain itu, sebagai penanda bahwa kondisi perekonomian masyarakat Jatim cukup baik.
Apalagi, dalam pencapaian target pajak tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan saja. Lebih dari itu, daerah-daerah melalui UPT Bapenda.
“Tiga UPT di kabupaten di Madura sudah memenuhi target PAD Jatim dari sektor pajak. Begitupun tujuh UPT lainnya di Jatim yang telah mampu memenuhi target pajak di awal tahun. Ini merupakan kinerja luar biasa,” tuturnya.
Dengan target PAD sebesar 12,45% per tanggal 17 Februari, tercatat sepuluh UPT mampu memenuhi targetnya. Antara lain, Pasuruan 16,47%, Sumenep 16,03%, Bangkalan 16,02%, Jombang 15,77%, Sampang 15,75%, Malang Kota 15,74%, Surabaya Timur 15,56%, Sidoarjo 15,41%, Surabaya Utara 15,24% dan Mojokerto 15,19%.
“Terima kasih kepada seluruh masyarakat
yang atas partisipasinya yang luar biasa untuk terus mendukung pembangunan yang ada di Jatim,” ucap mantan menteri sosial ini.
Khofifah menyebut sebanyak 96,64 persen masyarakat Jatim menyatakan puas terhadap layanan pajak dan retribusi yang diselenggarakan Bapenda. Para wajib pajak berpartisipasi sebagai responden dalam pengisian survei kepuasan masyarakat.
“Alhamdulillah, dari sebanyak 28.170 responden, 96,64 persen mengakupuas dengan pelayanan yang diberikan. Sementara, masyarakat yang menyatakan biasa saja sebanyak 3.33 persen dan sebesar 0.03 persen menyatakan tidak puas terhadap layanan,” tuturnya.
Berdasarkan data Bapenda secara real time, prosentase indeks kepuasan masyarakat (IKM) Samsat di kabupaten/kota tertinggi di Jatim berhasil diraih 32 Kantor Bersama (KB) dengan tingkat kepuasan 100 persen.
Di antaranya, yaitu Samsat Jember Timur, Sidoarjo, Surabaya Selatan, Bojonegoro, Tuban, Kab Probolinggo, Situbondo, Pacitan, Malang Batu, Jember Barat, Blitar Wlingi, Tulungagung dan Benculuk Banyuwangi.
Juga, dari Kabupaten Mojokerto, Bangkalan, Jombang, Kediri Katang, Gresik, Lamongan, Malang Karang Ploso, Blitar Kota, Surabaya Utara.
Khofifah mengaku, Survei Kepuasan Masyarakat bertujuan untuk memperoleh gambaran secara obyektif mengenai kepuasan Wajib Pajak Daerah terhadap pelayanan Pajak Daerah.
“Dengan begitu, kita jadi tahu mana yang kurang, sehingga bisa segera dibenahi dan diperbaiki. Yang sudah baik, ditambah lebih baik lagi,” tandasnya.
Sebagai informasi, berdasarkan data Bapenda Jatim, E Samsat berkolaborasi dengan banyak pihak untuk mendukung dan mempercepat capaian realisasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kerjasama ini dilakukan diantaranya dengan Bank Mandiri, Bank Jatim, Bank BNI, Indomaret, Samolnas, Link Aja, Alfamart, Alfamidi, Bank BTN, Griya Bayar, Tokopedia hingga PT. Pos Indonesia.
Dari jumlah kerjasama tersebut diharapkan dapat tercapai potensi pendapatan mencapai Rp. 88,87 Milyar dengan obyek pajak sebanyak 164.508 obyek. (bm)
