Surabaya, petisi.co – Indonesia memasuki era baru pengelolaan ekonomi nasional, dengan berdirinya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Badan ini menjadi superholding investasi yang memayungi seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Langkah tersebut menjadi salah satu upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan arsitektur ekonomi modern. Yang mana, Danantara terancang untuk menjawab tantangan global sekaligus memperkuat daya saing nasional.
Transformasi ini bukan sekadar langkah administratif, melainkan lompatan besar dalam upaya menata ulang tata kelola kekayaan negara, memperkuat investasi strategis, dan memacu pertumbuhan yang inklusif bagi seluruh daerah.
Dalam semangat perubahan inilah, Nagara Institute bersama Akbar Faizal Uncensored menyelenggarakan Round Table Discussion (RTD) bertema, ‘Peta Baru Ekonomi Pasca Reformasi BUMN: Jawa Timur Dapat Apa?’. Forum ini berlangsung di Rama Ballroom, Hotel Wyndham, Surabaya, Jawa Timur pada Selasa, 2 Desember 2025.
Forum ini menjadi ruang strategis untuk membaca peluang besar yang BPI Danantara hadirkan, khususnya bagi Jawa Timur sebagai salah satu episentrum ekonomi terbesar Indonesia.
Danantara: Simbol Energi Baru Ekonomi Indonesia
Nama ‘Daya Anagata Nusantara’ yang langsung berasal dari Presiden Prabowo Subianto menggambarkan visi besar. ‘Daya’ berarti energi dan kekuatan, ‘Anagata’bermakna masa depan, dan ‘Nusantara’ menggambarkan seluruh Indonesia.
Danantara lahir sebagai upaya modernisasi cara negara mengelola aset strategis BUMN sekitar USD900 miliar yang setara Rp14.700 triliun. Hal ini merupakan sebuah potensi besar yang sama sekali belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Kehadiran Danantara memberikan kerangka konsolidasi yang lebih terarah serta memungkinkan negara memperkuat efisiensi bisnis, disiplin investasi, tata kelola modern, dan penguatan sinergi antar holding. Untuk pertama kalinya dalam sejarah BUMN, Indonesia memiliki lembaga yang secara khusus bertugas mengoptimalkan aset negara sebagai kekuatan ekonomi jangka panjang.
Reformasi BUMN: Ruang Baru untuk Profesionalisme dan Pertumbuhan
Melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), pemerintah menata ulang struktur BUMN agar lebih adaptif terhadap dinamika global.
Beberapa aspek kunci yang memperkuat sisi positif Danantara antara lain:
- Keputusan bisnis lebih cepat dan responsif.
Pemindahan beberapa kewenangan operasional dari kementerian ke superholding membuat BUMN tidak lagi terjebak birokrasi panjang yang membuka ruang inovasi, efisiensi, dan kelincahan bisnis.
- Arah investasi lebih terukur dan berorientasi profit.
Danantara didesain untuk fokus pada return, sustainability, dan value creation, bukan semata-mata menjalankan mandat administratif.
- Konsolidasi aset memperkuat posisi Indonesia secara global.
Dengan kekuatan aset triliunan rupiah, Indonesia memiliki peluang lebih besar menarik investasi internasional, memperluas kerja sama, dan memperkuat posisi dalam rantai nilai global.
- Tata kelola diperbaiki menuju standar internasional
Dengan pembentukan Badan Pengatur BUMN (BP BUMN), fungsi regulasi dipisahkan dari fungsi komersial. Hal ini sejalan dengan OECD Guidelines on Corporate Governance of SOEs yang senantiasa menjadi rujukan global.
Mengapa Jawa Timur?
Dalam konteks reformasi BUMN, Jawa Timur menempati posisi yang sangat strategis. Nagara Institute menekankan bahwa provinsi ini memiliki basis industri kuat, pusat manufaktur terbesar di Indonesia timur, pelabuhan dan logistik strategis, ekosistem Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dinamis, sumber daya manusia (SDM) terampil dan kompetitif, serta pertumbuhan ekonomi yang stabil di atas rata-rata nasional.
Dengan struktur baru Danantara, potensi Jatim semakin terbuka karena BUMN dapat menjalin mitra yang lebih erat dengan pelaku usaha daerah. Di sisi lain, daerah juga memiliki ruang yang lebih besar untuk mengusulkan proyek strategis.
“Aset BUMN di Jawa Timur bisa dioptimalkan melalui skema investasi baru, peluang kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD, red) meningkat signifikan, dan industri yang berpeluang masuk ke rantai nilai BUMN berskala nasional,” ungkap Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faizal.
RTD di Surabaya ini pun menjadi forum untuk memetakan peluang-peluang tersebut secara konkret. Terlebih lagi, Nagara Institute menghadirkan narasumber yang memadukan formulasi dari pengambil kebijakan, akademisi, dan ekonom.
Para narasumber tersebut adalah Dr. H. Emil Elestianto Dardak, B.Bus., M.Sc (Wakil Gubernur Jawa Timur) dan Dr. H. Mukhamad Misbakhun, S.E., M.H (Ketua Komisi XI DPR RI) dari unsur pemerintahan atau pengambil kebijakan.
Dari unsur akademisi, ada dosen ekonomi islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, yakni Prof. Dr. Imron Mawardi, S.P., M.Si serta Ferry Latuhihin,M.Sc selaku pakar ekonomi.
Sedangkan yang menjadi host dalam RTD adalah Direktur Eksekutif Nagara Institute sendiri, yakni Dr. Akbar Faizal, S.H., M.Si.
Kombinasi tersebut memastikan diskusi tidak hanya bicara regulasi, tetapi juga prospek ekonomi riil, investasi, dan peluang kebijakan untuk daerah.
Fokus Pembahasan
Melalui RTD, Nagara Institute bersama Akbar Faizal Uncensored menekankan aspek-aspek positif yang harus dimaksimalkan:
- Transformasi BUMN sebagai mesin pertumbuhan baru.
Dengan konsolidasi Danantara, BUMN berpeluang menjadi growth engine setara sovereign wealth funds negara-negara maju.
- Model PMN yang lebih selektif dan tepat sasaran.
Danantara dapat mendorong disiplin investasi dan membuat BUMN lebih akuntabel terhadap kinerja mereka.
- Optimalisasi dividen dan aset BUMN.
Aset yang selama ini tidak aktif dapat dikelola lebih produktif, menjadi sumber pendapatan baru bagi negara.
- Penguatan transparansi dan akuntabilitas.
Struktur baru memaksa proses bisnis yang lebih terbuka, berbasis data, dan audit yang lebih kuat.
- Skema pendanaan alternatif yang memperbesar ruang fiskal negara.
Jika berhasil, maka ketergantungan terhadap APBN akan berkurang dan membuka ruang belanja publik untuk sektor-sektor prioritas.
Nagara Institute: Mengawal, Menganalisis, Mendorong Perubahan
Melalui studi ‘Pengelolaan BUMN di Era Ekonomi Baru’, Nagara Institute melakukan evaluasi mendalam untuk memastikan empat hal. Pertama adalah agenda reformasi berjalan di jalur yang tepat; kedua Danantara memaksimalkan potensinya; ketiga BUMN lebih efisien dan kompetitif; dan keempat daerah seperti Jawa Timur mendapatkan manfaat nyata dari transformasi besar ini.
“Hasil RTD ini akan menjadi bagian dari rekomendasi kebijakan resmi yang akan kami sampaikan dalam bentuk buku kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto dan manajemen Danantara,” tutur Akbar Faizal.
Momentum Besar yang Tidak Boleh Hilang
Lahirnya Danantara bukan sekadar reorganisasi, melainkan momentum sejarah untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat, disiplin, profesional, efisien, dan merata manfaatnya bagi seluruh rakyat Indonesia.
RTD Nagara Institute bersama Akbar Faizal Uncensore di Surabaya menjadi langkah awal membaca arah perubahan tersebut—sebuah percakapan penting tentang masa depan ekonomi nasional yang kini sedang dibentuk.
“Indonesia memiliki peluang besar dan Danantara adalah salah satu kuncinya,” pungkas Akbar Faizal. (cah)
