BONDOWOSO, PETISI.CO – Adanya perubahan sistem yang diluncurkan oleh Pemerintah Pusat dari sebelumnya Pemerintah Daerah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), kini beralih menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Perubahan tersebut, belakangan banyak dikeluhkan oleh OPD di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur.
“Sistem tersebut sebenarnya baik untuk daerah, namun kami rasa tidak semua daerah siap untuk melaksanakannya,” ujar salah satu Kepala OPD Kabupaten Bondowoso.
Menurutnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tidak cakap dalam menerapkan aplikasi SIPD ini. Seharusnya pase, trail, dan eror dulu.
“Okey di Pemerintah Pusat siap, tapi di daerah betul-betul dikaji. Minimal pase, trail, and eror itu tiga bulan untuk evaluasi, bukan langsung penerapan,” imbuhnya.
Di tempat berbeda, Direktur LSM Jack Centre Jatim, Agus Sugiarto, mengungkapkan, itu bukan alasan yang rasional. Tapi percepatan pembangunan di Kabupaten Bondowoso akan lambat.
Sedangkan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bondowoso, terlalu berspekulasi untuk merealisasikan anggaran. Jadi itu akibat tidak memiliki kemampuan mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
“BPKAD berhati-hati boleh, tapi jangan berspekulasi. Apalagi ada rasa kuatir pada pengelolaan keuangan di OPD,” jelasnya, Sabtu (8/5/2021).
Kami kasihan pada OPD Pemkab Bondowoso yang harus menanggung beban biaya instalasinya. Sangat tidak etis jika Kepala Dinas atau Bagian harus mencari hutangan untuk memenuhi kegiatan rutinnya.
“Padahal, APBD sudah save di Bank Jatim cabang Bondowoso sampai bulan sekarang,” kata Agus Jack, sapaan akrabnya.
Justru kami sangat mengkuatirkan soal dana saving itu nanti. Apa mungkin, APBD hanya dititipkan begitu saja di bank.
“Ataukah memang ada pembiaran terhadap APBD agar depositonya besar?,” cetusnya.
Kami mengharapkan kepada Bupati Bondowoso, Salwa Arifin, untuk segera merealisasikan APBD keseluruhan agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai jadwal.
“Mengingat dalam waktu dekat sudah memasuki pembahasan Perubahan APBD,” ungkapnya.
Lebih lanjut Agus menegaskan, ada apa dengan Kabupaten Bondowoso ini, sedangkan di Kabupaten tetangga lainnya saja sudah berjalan APBD nya.
“Jadi menurut kami, BPKAD bekerja lebih profesional bukan berhati-hati,” pungkasnya. (tif)
