SURABAYA, PETISI.CO – Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim akan membuat uji coba pengolahan sampah plastik menjadi energi listrik. Uji coba ini dilakukan untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar daerah-daerah bisa menjalankan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dengan baik.
“Dalam rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan beberapa menteri, Gubernur dan Walikota, menginstruksikan agar PLTSa betul-betul berjalan, bahkan memerintahkan kepada PLN agar membeli sesuai dengan Perpres Nomor 35 tahun 2018,” kata Kepala ESDM Jatim, Setiajit kepada petisi.co di Surabaya, Rabu (24/7/2019).
Perpres nomor 35 tahun 2018 tersebut tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. “Perpres itu dasar hukum yang sudah jelas, jangan dibuat tidak jelas,” tegasnya.
Untuk melakukan uji coba itu, Dinas ESDM Jatim menujuk PT Megasurya Eratama sebagai mitra kerjanya. Hal ini terkait dengan dana yang dibutuhkan cukup besar.
“Kami tidak punya APBD yang cukup. Harganya sekitar Rp 20 miliar. Awal Agustus sudah operasional,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya minta bantuan perusahaan itu untuk mengujicoba, karena perusahaan ini juga impor sampah kertas dan sisanya 3,9 persen dari sampah plastik. Padahal, Jatim memiliki jutaan ton sampah yang bisa dikelola dengan baik akan menghasilkan gas.
“Saya bilang kita bisa memanfaatkan sampah plastik. Dia punya power plan, tapi dari batubara. Nah, dengan menggunakan pirolisis ini, maka batubara tak perlu digunakan lagi. Dan bisa menghasilkan 7-8 megawatt dengan biaya Rp 30-40 miliar,” ungkapnya.
Menurutnya, salah satu daerah yang menjadi percontohan itu, yakni Surabaya. Di Surabaya ada 2 skema teknologi yang digunakan. Pertama menggunakan gasifikasi dengan memakai sampah. Mesinnya dari Swiss.
“Gas sampah itu, kemudian gasnya digunakan untuk mendorong power plan yakni, sanitary landfill. Di Surabaya skema sanitary landfill itu sudah jalan sebesar 1,65 megawatt. Lalu, dibeli oleh PLN sebesar 1,2 megawatt dengan harga Rp 1.250/kwh,” paparnya.
Skema kedua, kata Setiajit, menggunakan termal, yakni sampah dibakar lalu digunakan untuk mendorong power plan. Mesinnya berasal dari China. Besarnya 10 megawatt, keluarnya 8,31 megawatt. Besar 8,31 megawatt ini sudah ada perjanjian jual beli dengan PLN seharga Rp 1.450/kwh. Perjanjian ini, harus sesuai dengan Perpres nomor 35 tadi.
“Jadi, tidak semata-mata be to be. Pemerintah itu memberikan subsidi kepada investor. Misalnya di Surabaya, ada PT Sumber Organik yang membangun power plan dengan cara Bild Operasion Transfer (BOT) selama 20 tahun. Sekarang sudah dibangun, begitu operasional, dua puluh tahun setelah operasional, nanti diserahkan oleh Pemkot Surabaya,” jelasnya.
Terkait hal itu, Setiajit mengaku sudah merapatkan dengan beberapa Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Hasilnya nanti akan dirapatkan dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
Misalnya, di Jatim ada 8 klaster, yakni Gerbang Kertasusila. Daerah-daerah yang tidak mampu mengelola sampah, akan digerakkan kembali.
Seperti di Lamongan yang sudah tidak jalan, karena memakai APBD, tidak dikelola dengan baik dan sampahnya kurang. Lalu, Gresik dan Surabaya. Sampah yang ada di daerah terdekat, akan dibuang ke Benowo.
Di Sidoarjo, ada 1.100 ton/hari, investornya sudah ada dan tinggal digerakkan. Dinas ESDM Jatim akan melakukan uji coba untuk pirolisis.
“Kata Menteri KKP Indonesia itu tempat sampah kedua di dunia. Ternyata, kita membuat pilot project untuk sampah plastik yang digunakan pendorong power plan, masih kekurangan plastik. Kita meminta seluruh kab/kota untuk membedakan sampah organik dan non organik,” tuturnya.
Sampah-sampah yang ada di Jatim itu, menurutnya, bisa dibuat kertas kembali. Sesuai keinginan Gubernur Khofifah, agar Jatim tidak perlu impor. Sampah-sampah kertas bisa dimanfaatkan untuk direjus, digunakan untuk bahan pembuat kertas kembali.
Karena itu, pihaknya meminta kab/kota harus konsisten. Selama ini, masalah data sampah di daerah tidak konsisten. Seperti di Lamongan, secara jumlah penduduk bisa menghasilkan 600 ton/hari. Namun, saat didatangi ke TPA hanya 45 ton/hari. Artinya, untuk bahan bakar kurang.
“Kami minta di tempat pembuangan sementara (TPS), sampah-sampah itu harus dibedakan mana sampah basah, plastik dan kertas. Tapi, masalah ini sebenarnya bukan urusan ESDM. Urusan ESDM adalah menghancurkan sampah untuk kepentingan energi,” jelasnya.(bm)
