SURABAYA, PETISI.CO – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur (Jatim) membantah telah terjadi kelangkaan pupuk di sejumlah daerah di Jatim. Jumlah sementara pupuk subsidi pemerintah yang diterima Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim baru sebanyak 1,3 ton.
“Pupuk kan belum beredar semua, kok dibilang langka. Nanti bulan depan kita evaluasi. Sementara ini RDKK sudah diusulkan. Jadi, keputusan ada di Kementerian Pertanian (Kementan),” kata Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim, Hadi Sulistyo kepada wartawan di Surabaya, Rabu (26/2/2020).
Seperti diketahui, pada 2020 ini, pemprov Jatim melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, mengajukan usulan e-RDKK pupuk bersubsidi ke Kementan sebesar 4.930.917,71 ton. Namun, Kementan hanya merealisasikan 1.349.594 ton, atau 27,37 persen dari total yang diusulkan.
“Berdasarkan surat dari Menteri Pertanian untuk 2020, Jatim mendapatkan alokasi 1,3 juta ton. Itu artinya lebih rendah dari subsidi pupuk tahun 2019 sebesar 2,7 juta ton. Padahal, usulan kita berdasarkan e-RDKK ke Kementan 4,9 juta ton. Berarti, ada penurunan 48,44 persen,” ujarnya.
Perhitungan sementara pemerintah pusat, menurutnya, sesuai dengan jumlah luas lahan sawah. Di Jatim luas lahan sawah 1,3 juta hektar (ha). Ditambah luas lahan non sawah, maka totalnya 2,2 juta ha. “Pemerintah pusat hanya mengalokasikan pupuk sebanyak 1,3 juta. Kalau dipakai untuk lahan sawah sudah cukup,” ungkapnya.
Bulan depan, lanjutnya, akan dievaluasi dan sekarang mulai didata untuk mengusulkan kembali Rencana Definitif Kebutuhan Pokok (RDKK) dari Pemprov Jatim sebesar 4.930.917,71 ton ke pusat. “Pemerintah juga akan mengevaluasi provinsi-provinsi mana yang penggunaannya belum optimal, akan dialihkan ke provinisi yang membutuhkan, seperti Jatim,” ucapnya.
Setelah nanti dapat alokasi baru, pihaknya akan merelokasi ke kabupaten-kabupaten yang sangat membutuhkan. Tugas Distan provinsi hanya merelokasi. Karena itu, sampai sekarang tidak ada daerah yang kritis. Semua bantuan pupuk subsidi dari pemerintah sudah dibagi.
“Petani yang harus menerima pupuk subsidi harus masuk ke RDKK. Di pemerintah ada dua, pupuk subsidi dan non subsidi. Bagi kabupaten yang mengalami kekurangan bisa membeli pupuk non subsidi,” tuturnya. (bm)
