BONDOWOSO, PETISI.CO – Pemerintah Kabupaten Bondowoso mendapat predikat nilai terbaik di Jawa Timur (Jatim) dalam mendukung program Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi-PPK).
Penilaian ini, dilakukan pada masa kerja pemerintahan kabupaten, sepanjang 2017 lalu.
Selain itu, penghargaan tersebut, diberikan oleh Gubernur Jatim Soekarwo. Konon katanya, bahwa Bondowoso dinilai sebagai kabupaten terbaik di Jatim dalam komitmen mendukung program aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi.
“Bondowoso terus bersinergi dengan KPK, BPKP, BPK, dan Kemenpan-RB dalam melakukan reformasi birokrasi dan mewujudkan good governance,” kata Bupati Bondowoso, Drs. Amin Said Husni, kepada sejumlah wartawan belum lama ini.
Dia menjelaskan, untuk pencegahan korupsi, Pemkab Bondowoso terus memperkuat Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP).
“Dari tahun ke tahun, Pemkab Bondowoso memang membenahi SPIP. Saat ini, tingkat maturitas SPIP Bondowoso sudah level 3. Itu menjadi prestasi, mengingat hanya 16 kabupaten/kota di Jawa Timur yang level 3,” jelas orang nomor satu di Bondowoso itu, seraya menambahkan, sementara, pemkab juga melakukan pembenahan kapabilitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Saat ini, Bondowoso juga sudah level 3. Dalam kapabilitas APIP, hanya 3 Kabupaten di Jatim yang mencapainya. “Dan Bondowoso terbaik,” tegasnya.
Piagam penghargaan diterima Bupati Amin Said Husni dalam acara Penandatanganan Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, Rabu (7/3) di Grahadi Surabaya.
Ikut mendampingi Bupati Amin dalam acara tersebut Plt Sekretaris daerah (Sekda) Bondowoso, Drs. Karna Suswandi, MM., Kepala Inspektorat Bondowoso, Ir. Wahjudi Tri Atmadji, MM., dan Wakil Ketua DPRD Bondowoso Budi Hartono.
Dalam Penandatanganan Komitmen Bersama itu, hadir Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif, dan Gubernur Jatim, Soekarwo. Komitmen Bersama tersebut ada 10 poin komitmen yang ditandatangani oleh 38 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur.
Dalam hal ini, Direktur LSM Jack Centre, Agus Sugiarto menjelaskan, jika apa yang diperoleh dan dinilai tentang Kabupaten Bondowoso dalam hal Aksi-PPK menjadi terbaik, maka saya sangat bangga sekali.
Namun, yang saya khawatirkan justru suatu saat nanti faktanya tidak terbanding lurus dengan gelar serta penghargaan tersebut.
“Karena saya menilai banyak persoalan di Pemkab Bondowoso dari tahun 2013 sampai 2017 yang sebenarnya patut diakui bersama perihal perkorupsian, baik yang sudah ada keputusannya maupun yang masih dalam bentuk terlaporkan sampai sekarang,” ungkap Agus kepada petisi.co, Sabtu (10/3/2018).
Yang menjadi pertanyaan, jelas Agus, adalah indikator dan dasarnya tim penilaian terhadap Kabupaten Bondowoso terbaik dalam mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut.
“Ini resikonya besar jika tidak balance, sebab ini menyangkut elektabilitas daerah yang akan berpengaruh terhadap kepercayaan public,” katanya sambil mengimbuhkan, nanti apabila Kabupaten Bondowoso dalam beberapa waktu ke depan ternyata banyak kasus yang ditangani pihak-pihak yang berwenang.
“Jadi, menurut saya, lebih baik apa adanya, daripada adanya apa,” pungkasnya.(latif)
