SURABAYA, PETISI.CO – Wacana pemberlakuan kebijakan Ganjil Genap di Jatim dikaji Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim. Kajian ini sebagai tindak lanjut dari instruksi Kementerian Perhubungan (Kemenhub), karena tingkat kemacetan di beberapa Kota di Provinsi ini.
Salah satu kajian itu dilakukan dengan menggelar workshop ‘Penerapan Kebijakan Ganjil Genap Sebagai Upaya Mengatasi Kemacetan di Jawa Timur’ bersama dengan organisasi angkutan umum dan jajaran pimpinan Dishub kabupaten/kota di Hotel Mercure, Surabaya, Senin (3/12/2018).
“Penerapan ganjil genap ini merupakan instruksi dari Kementerian Perhubungan karena tingkat kemacetan yang cukup tinggi di kota Surabaya dan Malang Raya. Untuk itu, kita menggelar workshop ini,” kata Kepala Dinas Perhubungan Jatim, Fattah Jasin usai workshop.
Menurutnya, untuk menerapkan kebijakan baru tidak bisa cepat. Perlu ada diskusi mendalam terkait strategi penerapan kebijakan ini. Namun, workshop ini jangan dianggap sebagai kebijakan yang minggu depan atau tahun depan diterapkan.
“Ini kesempatan yang baik. Perlu untuk dibahas, didiskusikan, dirumuskan, kira-kira penerapan ganjil genap ini seperti apa formulasinya. Apa yang harus kita awali, pasti sebuah kebijakan yang harus didasarkan pada hasil kajian dan hasil penelitian, yang harus didukung kebijakan yang lain,” paparnya.
Karena itu, dia meminta masyarakat agar turut memberi masukan terhadap penerapan kebijakan ini. “Kita menunggu bagaimana respon masyarakat, dan nanti apa yang ada di kebijakan ganjil genap itu yang menjadi landasan kita,” imbuhnya.
Pihaknya tak menampik untuk mengubah pola hidup masyarakat yang telah berada di zona nyaman dengan menggunakan kendaraan pribadi, untuk berpindah ke transportasi umum tidaklah mudah. “Apalagi, selama ini banyak anggapan jika transportasi umum yang ada tidak nyaman, serta waktu tempuh yang lebih lama,” tandasnya.
Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Bambang Prihartono menjelaskan, ganjil genap menjadi solusi dari berbagai permasalahan transportasi. Saat ini, Indonesia utamanya di kota-kota besar tengah menghadapi masa gawat darurat.
“Dengan adanya ganjil genap ini bisa mengurangi kadar CO2 (karbondioksida) yang merusak lingkungan. Jangan sampai, Kota Surabaya yang sudah sangat indah dengan tamannya tercemar kadar CO2 yang tinggi,” jelasnya.
Apalagi, saat ini pertumbuhan manusia dan kebutuhan mewajibkan para pengendara ingin segera cepat memenuhi. Karena itu, ia mengatakan jika kebijakam ini perlu disiapkan dengan cepat. “Jangan sampai tingkat pertumbuhan pengguna kendaraan pribadi meningkat,” katanya.
Dosen Teknik Universitas Brawijaya, Achmad Wicaksono mendukung wacana tersebut. Ia mengaku jika saat ini kebutuhan akan solusi pengentasan kemacetan menjadi penting, karena Surabaya dan Malang menjadi kota dengan tingkat kemacetan tinggi.
“Berdasar data yang ada Malang nomor tiga, dan Surabaya nomor sembilan dengan kemacetan tertinggi di Indonesia. Maka kebijakan ini saya kira bisa segera untuk diterapkan,” ujarnya. (bm)
