SUMENEP, PETISI.CO – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Moh Anwar satu-satunya sentra pelayanan kesehatan yang didambakan Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk melayani masyarakat Kota Keris ternyata didalamnya ditengarai banyak ketidakberesan. Dari saking disinyalir adanya ketidakbecusan dan kebobrokan yang terjadi, hingga seorang manajemennya sendiri menginginkan SDM rumah sakit pelat merah ini agar dirombak total, Jumat (18/6/2021).
“SDM nya rumah sakit RSUD Moh Anwar Sumenep minta untuk dipugar dan dirombak total,” terang sumber awak media petisi.co. “Dan ini orang manajemennya sendiri yang ngomong. Katanya ketika ada akreditasi tidak tau STR dan SIP dimana?” jelasnya seraya menyebut berarti memang di RSUD Moh Anwar Sumenep sudah tidak tidak beres dan bobrok.
Sebelumnya, diberitakan awak media petisi.co, RSUD Moh Anwar Sumenep juga ditengarai jadi sarang pungutan liar pada kasus kenaikan pangkat dan mutasi. Praktik dari bentuk tindak pidana korupsi yang terjadi, dengan seolah-olah memerankan beberapa oknum rumah sakit, layaknya terdapat tim untuk menghimpun pungli.
Sebagaimana diungkapkan sumber awak media petisi.co, berdasarkan pengakuan manajemen RSUD Moh Anwar (RTN inisial, red) menyebutkan, bahwa ada variabel biaya di antaranya, ke BKD, ke Keuangan dan ke oknum (RSUD Moh Anwar, red) itu sendiri.
Modus operandinya dugaan praktik pungli di rumah sakit pelat merah itu sama dengan yang terjadi pada Dinas Kesehatan Sumenep, sebagaimana diulas diberitakan awak media petisi.co sebelumnya.
Untuk diketahui, kasus yang terjadi di RSUD Moh Anwar Sumenep ini dikabarkan oknum pelaku yang ditengarai melakukan pungli (RSL inisial, red) telah mengakui perbuatannya. Saat pelaku RSL dipanggil oleh Direktur bersama Kabag Tata Usaha (KTU) rumah sakit pelat merah itu.
Herannya meski pelaku RSL telah mengakui perbuatannya (dugaan praktik pungli) hingga kini oleh pihak berwenang manajemen RSUD Moh Anwar seolah melindungi, dibiarkan tidak diberi punishment. Pasalnya, ketika ada salah satu manajemen lain orang dekatnya KTU menanyakan kepada KTU, kenapa pelaku RSL yang jelas-jelas sudah mengakui perbuatannya tidak diberikan punishment?
“Malah Pak KTU itu bilang, sudah biarkan saja serap ilmunya,” terang sumber awak media petisi.co seraya mengaku aneh ilmu apa yang mau diserap dari oknum pelaku RSL, apa jangan-jangan ilmu malingnya?. Usut punya usut, konon berdasarkan pengakuan oknum pelaku (RSL inisial, red) terhadap orang dekat KTU bahwa dia itu menyetor ke Top Manajemen RSUD Moh Anwar.
Asfan Effendi, Kabag. Tata Usaha (KTU) RSUD Moh Anwar Sumenep saat di konfirmasi awak media petisi.co di ruang kerjanya, enggan berkomentar. Dan melarang untuk direkam saat diwawancara. “Jangan-jangan. Sampean harus ijin pimpinan dulu,” demikian dalihnya.
Sementara Direktur RSUD Moh Anwar Sumenep dr Erliyati saat dikonfirmasi di kantornya, mengelak, adanya pungli di instansi yang dipimpinnya. “Tidak ada pungli,” kilahnya.
Disinggung kalau sudah dipanggil dan konon oknum pelaku RSL tersebut juga mengakui perbuatannya? Erliyati tidak dengan lugas menjawab hanya menyebut klarifikasi. “Biasa klarifikasi,” dalih Erliyati.
Saat disinggung ditegaskan lagi kalau dari klarifikasi tersebut oknum pelaku RSL telah mengakui perbuatannya saat dipanggil oleh pihaknya bersama KTU saat kasus pungli tersebut diketahui dan ramai? lagi-lagi pihaknya tidak konsisten menjawab.
“Berdasarkan hasil investigasi saya ke pejabat yang membidangi, tidak ada pungli,” kilahnya lagi, namun tidak menjelaskan pejabat yang membidangi tersebut.
Lucunya, saat awak media petisi.co, memperlihatkan bukti pengakuan dari pejabat manajemen rumah sakit (RTN inisial, red) ihwal dugaan praktik pungli di instansi yang dipimpinnya, Erliyati, malah menganggap kalau awak media petisi.co senang menulis berita yang negatif.
“Sudahlah jangan mengungkit itu. Terlepas dari itu kalau saya pribadi mohon kepada sampean. Ayolah hal yang baik saja di ekspos. Kita kerjasama. Apalagi di rumah sakit ada kerjasama media. Seperti media-media lainnya,” demikian ucap Erliyati.
Bahkan Direktur RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep ini menganggap, kalau untuk hal-hal yang negatif itu sudah tugasnya penyidik. Hanya pihaknya tidak menjelaskan penyidik dimaksud, Inspektorat atau APH?
Hingga kini awak media petisi.co terus melakukan penelurusan lebih lanjut untuk mengungkap fakta-fakta baru lainnya. (ily)
