Ditutup Jumat, Gubernur Jatim: 1,1 Juta Wajib Pajak Manfaatkan Program Pemutihan PKB

oleh -139 Dilihat
oleh
Dari layar monitor, Gubernur Khofifah memantau update data penerimaan PAD Pemprov Jatim tahun 2023

SURABAYA, PETISI.CO – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang digelar oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim akan berakhir Jumat (14/7/2023) besok.

Untuk itu, Khofifah kembali mengimbau warga masyarakat Jatim untuk segera memanfaatkan program pemutihan ini. Sebab, program ini membebaskan denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan juga bebas balik nama kendaraan bermotor.

“Untuk program pemutihan periode kali ini akan berakhir Jumat, tanggal 14 Juli 2023. Maka yang masih ada tanggungan belum bayar PKB monggo dimanfaatkan,” kata Khofifah kepada wartawan usai meninjau Kantor Bapenda Jatim di kawasan Manyar Kertoarjo Surabaya, Kamis (13/7/2023).

Sejak dimulai pada 14 April 2023, hingga Kamis (13/72023) pukul 14.00 WIB, total program pemutihan telah dimanfaatkan oleh 1.154.823 wajib pajak. Program ini telah sukses menarik penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 685.37 miliar.

“Total insentif atau support yang kita berikan dari program pemutihan periode ini sebesar Rp 81.6 miliar. Artinya kita dapat surplus penerimaan PKB untuk masa periode ini sebesar Rp 593,7 miliar,” ujar mantan Menteri Sosial ini.

Merujuk capaian ini, Khofifah menegaskan bahwa program pemutihan sukses menarik minat wajib pajak untuk membayar pajak. Bahkan, program pemutihan juga menambah wajib pajak baru Jatim. Banyak masyarakat yang memanfaatkan bebas bea balik nama untuk mendaftarkan kendaraan sebagai objek pajak Jatim. Yang otomatis hal ini akan menambah pendapatan pajak daerah Pemprov Jatim.

“Meski besok adalah hari terakhir, namun kami sampaikan bahwa kita juga akan membuka kembali program serupa di bulan Kemerdekaan pada 1 Agustus 2023 mendatang. Program ini rencananya akan berlangsung sampai HUT Pemprov Jatim mendatang,” ungkapnya.

Dalam kesempatan meninjau kantor Bapenda Jatim, Khofifah juga turut mengupdate data penerimaan PAD Pemprov Jatim tahun 2023. Dari layar monitor pendapatan daerah Pemprov Jatim yang realtime disediakan Bapenda Jatim, terlihat bahwa sampai dengan semester I Tahun 2023. Semua target PAD telah terealisasi lebih dari 50 persen kecuali pajak rokok.

Jika dijabarkan, untuk capaian penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2023 saat ini telah tercapai Rp.3.607.712.840.734,00 atau telah terpenuhi 52,44% dari target. Begitu juga untuk penerimaan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun ini telah terealisasi sebesar Rp.2.090.944.463.600,00, atau sudah terealisasi 58,34% dari target.

Kemudian untuk penerimaan dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) saat ini sudah terealisasi sebesar Rp.1.603.009.358.423,00 tercapai 75,44% dari target. Untuk Pajak Air Permukaan (PAP) sudah terealisasi Rp.22.109.721.600,00 atau 62,90% dari target. Lalu Retribusi Jasa Usaha (RJU) telah terealisasi Rp.1.936.971.200,00 atau tercapai 64,03% dari target.

Pendapatan lain-Lain sebesar Rp.9.295.117.285,00 atau tercapai 50,93% dari target.“Yang belum sampai 50 persen hanya Pajak Rokok. Saat ini progresnya sudah 36,60%, tapi insya allah akan tercapai di bulan Juli Tahun 2023,” tandasnya.

Bermacam program yang dilakukan Bapenda Jatim dalam memberikan layanan dan kemudahan untuk membayar pajak ternyata juga mendapatkan apresiasi dari warga Jatim. Yang ini ditunjukkan dari tingginya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan KB Samsat Induk dan layanan unggulan di Jawa Timur.

“Data IKM menunjukkan bahwa Masyarakat merasa puas terhadap pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Angkanya mencapai 98,14%. Ini tentunya menjadi motivasi kita bersama bahwa layanan yang cepat dan mudah sangat dibutuhkan masyarakat. Mari kita tingkatkan kualitas public service kita,” paparnya.

Kepala Bapenda Jatim Bobby Soemiarsono menyebut Bapenda Jatim akan terus berusaha untuk memudahkan dan mempercepat pelayanan pembayaran PKB. “Kami berupaya maksimal dalam meningkatkan layanan pembayaran PKB, dengan harapan masyarakat puas dalam membayar pajak dan Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh Bapenda tetap optimal,” pungkasnya. (bm)

No More Posts Available.

No more pages to load.