PETISI.CO
Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara Menandatangani dokumen persetujuan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020.
PARLEMEN

DPRD Banyuwangi Setujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020

BANYUWANGI, PETISI.CO – DPRD Kabupaten Banyuwangi menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 disahkan menjadi Peraturan daerah (Perda). Keputusan persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna dewan, Rabu (30/06/2021) lalu.

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara didampingi tiga Wakil Ketua DPRD, M. Ali Machrus, Michael Edy Hariyanto dan Ruliyono. Dan dihadiri Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Wakil Bupati, H. Sugirah, Sekretaris Daerah, Mujiono beserta jajaran.

Wakil Ketua DPRD, Ruliyono yang juga selaku pimpinan Banggar dalam laporan akhir pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 menyampaikan saran dan masukan kepada Eksekutif.

Saran masukan Banggar di antaranya, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui cara optimalisasi penarikan PAD khususnya retribusi daerah, memaksimalkan penagihan atas piutang tahun sebelumnya dan optimalisasi pengelolaan asset daerah baik berupa tanah, gedung, mesin untuk meningkatkan penerimaan PAD.

Baca Juga :  Bupati bersama Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Tandatangani Persetujuan Empat Raperda

Selanjutnya mengupayakan peningkatan belanja modal khususnya untuk infrastruktur jalan, irigasi beserta jaringannya karena fasilitas public ini sangat dibutuhkan masyarakat. Mempermudah pencairan belanja hibah dan bantuan social sesuai dengan ketentuan paraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kedepan TAPD harus lebih cermat dalam melakukan evaluasi terhadap rencana kerja anggaran di setiap OPD, harus ada terobosan atau inovasi program kegiatan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,“ ucap Ruliyono di hadapan rapat paripurna.

Dalam laporan realisasi pelaksanaan APBD Tahun 2020, pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp. 3,268 triliun dari target anggaran sebesar Rp 3,234 triliun atau sebesar 101,04 persen. Belanja dan transfer daerah terealisasi sebesar Rp 3,140 triliun dari anggaran sebesar Rp 3,417 triliun atau 91,90 persen.

Baca Juga :  Perubahan Raperda Trantibum Disahkan, Gubernur: Bukan Untuk Menakuti Masyarakat

“Sehingga per 31 Desember 2020 terjadi surplus realisasi sebesar Rp. 127,5 miliar yang merupakan hasil dari realisasi pendapatan daerah dikurangi dengan realisasi belanja dan transfer daerah,“ ucap Ruliyono.

Komposisi pembiayaan daerah, realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 187,1 miliar sedangkan pengeluaran pembiayaan terealisasi sebesar Rp. 4,1 miliar. Sehingga terdapat SILPA untuk tahun 2020 sebesar Rp. 310,6 miliar yang merupakan hasil penjumlahan surplus anggaran dengan embiayaan netto.

Usai penyampaian laporan akhir pembahasan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020, Pimpinan rapat paripurna meminta persetujuan anggota dewan atas disetujuinya Raperda menjadi Perda. Dan secara aklamasi seluruh dewan yang hadir menyatakan setuju.  Hanya fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang menyatakan tidak sependapat dan menyatakan wolkout dari paripurna.

Baca Juga :  DPRD Magetan Gelar Paripurna Penjelasan Bupati Pengantar Nota Keuangan Raperda Perubahan APBD 2021

Sementara Bupati Ipuk Fiestinadani menyampaikan terima kasih kepada DPRD Banyuwangi atas respon positifnya terhadap Raperda tersebut.

“Dengan disetujuinya Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020, berarti kita telah berhasil menetapkan produk hokum daerah yang menjadi acuan kita dalam melaksanakan APBD lebih baik dan dapat manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Banyuwangi,“ ungkap Bupati Ipuk Fiestiandani.

Bupati Ipuk Fiestiandanu juga menghargai fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang memilih walk Out dari paripurna karena hal tersebut merupakan hak anggota dewan sebagai bentuk penyampaian pendapat. (coi)

terkait

Paripurna DPRD Kabupaten Blitar Setujui Ranperda Pendirian RSUD Srengat

redaksi

DPRD Siap Bersinergi dengan Pemkot Surabaya Dalam Pembahasan Konsep Penerapan New Normal

redaksi

Jaring Aspirasi Masyarakat, Anggota DPRD Kota Surabaya Gelar Reses di PBI

redaksi