PETISI.CO
Penyerahan nota kesepakatan Raperda APBD tahun 2022.
ADVERTORIAL PARLEMEN PEMERINTAHAN

DPRD Kabupaten Madiun Bahas Raperda APBD Tahun 2022 Bersama Eksekutif

MADIUN, PETISI.CO – Proses panjang pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Madiun dan Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Madiun telah dilalui. Bupati Madiun bersama Pimpinan DPRD Kabupaten Madiun tanda tangani nota kesepakatan Raperda APBD tahun 2022.

Melalui rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono, dihadiri Bupati Madiun, Wakil Bupati Madiun, Pimpinan DPRD, Sekda Kabupaten Madiun, anggota DPRD serta OPD terkait dengan agenda pengambilan keputusan bersama DPRD dan Bupati Madiun. Legislatif dan Eksekutif akhirnya teken nota kesepakatan, Rabu (17/11).

Bupati Madiun bersama Pimpinan DPRD Kabupaten Madiun tanda tangani nota kesepakatan Raperda APBD tahun 2022.

Meskipun dihadapkan pada situasi fiskal yang sangat terbatas, namun penganggaran dalam Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2022 telah diupayakan secara maksimal guna pencapaian Visi “Kabupaten Madiun yang Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak”.

Anggota Banggar DPRD, Gunawan Prasetyono, menyampaikan hasi pembahasan tim Banggar bersama TAPD. Dengan memperhatikan Nota Keuangan Bupati Madiun tentang Raperda tentang Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2022 pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 18 Oktober 2021, dalam rangka pelaksanaan pembangunan, Pemerintahan dan kemasyarakatan di Kabupaten Madiun terdapat beberapa program dan kegiatan prioritas, agar diakomodir dalam Raperda APBD tahun anggaran 2022.

Baca Juga :  Bupati Sampaikan Capaian Kinerja Utama Daerah Tahun 2020 di Sidang DPRD Kab. Madiun

Penyusunan Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun Angaran 2022 disusun mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pembangunan provinsi dan telah diselaraskan dengan program prioritas Kabupaten Madiun yang tertuang dalam Dokumen RKPD dan RPJMD serta disesuaikan dengan Visi Misi Kabupaten Madiun tahun 2018-2023 yaitu “Kabupaten Madiun yang Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak”.

Terdapat 11 program prioritas pemerintah Kabupaten Madiun untuk menyongsong tahun 2022.

“APBD kita sangat terbatas sehingga kita fokuskan kepada hal yang prioritas yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, karena mengutamakan pemulihan dampak Covid-19,” ungkapnya.

Beberapa saran disampaikan oleh Legislatif meliputi semua OPD harus bekerja maksimal agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat ditingkatkan, program kegiatan yang telah direncanakan masing-masing OPD di Tahun Anggaran 2022 diharapkan benar-benar dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku, masih minimnya Belanja Modal infrastruktur khususnya jalan dan jembatan, maka perlunya mengefisiensikan Belanja Barang dan Jasa untuk dialihkan ke Belanja Modal tersebut yang sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Baca Juga :  DPRD Kabupaten Madiun Gelar Paripurna Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi

Apalagi sekarang sudah tiba waktu musim penghujan, sehingga banyak kualitas jalan-jalan yang mulai mengalami penurunan, peningkatkan insentif bagi tenaga pendidik/ustadz dan kader PPKBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta perlunya dianggarkan asuransi ketenagakerjaan bagi PKWT yang saat ini belum mendapatkan asuransi, pun adanya penguatan simpul-simpul ekonomi termasuk pasar, sentra-sentra UMKM guna mendukung sarana dan prasarana yang bisa mendorong perputaran ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat.

“Dalam rangka kesinambungan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Madiun, Badan Anggaran DPRD bersama TAPD telah menyepakati struktur Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2022,” ujarnya.

Sementara Bupati Madiun Ahmad Dawami mengatakan prioritas penggunaan APBD Kabupaten Madiun di tahun 2022 mendatang masih sama dengan tahun 2021 yaitu menunjang sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi masyarakat untuk bangkit dari pandemi. Preventif dan mitigasi terhadap Covid-19 beserta penanganannya, pemulihan ekonomi yang terkena kontraksi akibat pandemi akan diupayakan selesai di tahun 2022.

Baca Juga :  Cara unik Kodim Situbondo Mengembangkan Potensi Daerah

“Jika nanti dimungkinkan ada kontraksi ekonomi akan lebih kuat. Terkait kebencanaan juga termasuk di dalamnya,” katanya.

Dengan berbagai pertimbangan, menurutnya kesehatan merupakan satu hal yang sangat krusial dan patut menjadi prioritas, terlebih kondisi ditengah pandemi. Kontraksi lantaran pandemi berdampak sangat hebat utamanya disisi kesehatan, menurunnya kesehatan juga mempengaruhi perputaran roda perekonomian hingga pendidikan sedangkan pendidikan sebagai salah satu indikator kesejahteraan. Tiga hal tersebut menjadi prioritas utama disusul dengan delapan program prioritas lainnya.

“Kita berupaya selesaikan dampak tersebut di 2022. Di tahun 2021 juga sudah dilaksanakan, indikatornya ada pertumbuhan ekonomi sudah ada pergerakan yang didominasi dari sisi pertanian dan digitalisasi UMKM. Pertanian memang menjadi penyangga kita, sehingga ketika ada kontraksi lebih kuat jika dibanding wilayah lain,” bebernya. (iya/adv)

terkait

Jalan Becek Tak Surutkan Semangat Tim Satgas TMMD 107

redaksi

Pilkada di Masa Pandemi, KPU Pasaman Bagi Pemilih Menjadi Lima Waktu

redaksi

Doa Bersama Warga Untuk Kesuksesan TMMD ke 107

redaksi