Petisi
Anggota dewan saat sidak.
PARLEMEN

DPRD Kabupaten Ngawi Sidak Proyek ATP

NGAWI, PETISI.CO –Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi Dua Kabupaten Ngawi melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) kedua terhadap proyek pembangunan ATP (Agro Techno Park), Jumat pagi (13/12/2019). Hasil temuan di proyek yang berada di Dusun Ngelo, Desa Wakah, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi, dewan akn memberi imbauan tegas kepada CV maupun dinas terkait.

Siswanto, Ketua Komisi Dua DPRD Kabupaten Ngawi dalam sidak tersebut merasa kecewa dan sempat emosi setelah melihat pekerjaan proyek terlihat ngawur dan asal-asalan. Siswanto juga memberi beberapa catatan yang disampaikan ke Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tentang pengelolaan irigrasi.

“Kami bersama angota mengecek saluran irigrasi yang di wilayah sekitar ATP cukup besar dan tinggi. Sehingga pengelolaan air tidak dibuatkan kanal yang baik akan mengancam bangunan di sekitar. Ada beberapa titik finishing tidak cukup puas dan buruk. Kami berharap dalam masa perawatan segera dilakukan perbaikan,” ujar Siswanto.

Sekedar menambahkan batas waktu masih berlangsung karena itemnya tidak hanya satu. Temuan dari beberapa titik finishing yang sudah diserahkan cukup buruk dan prosesnyapun memberi banyak catatan.

“Apalagi dalam hal irigrasi yang tidak baik sehingga ada kemiringan tanah. Diprediksi kalau tidak diambil langkah strategis akan mengancam beberapa titik bangunan itu sendiri yang ada tujuh kegiatan fisik bangunan,” pungkasnya

Secara langsung Siswanto akan menegur dan menambahkan ke dinas terkait finishingnya buruk. Ini pekerjaannya fatal dan disayangkan karena ditemukan titik-titik catatan satu dalam kompleks.

Seharusnya direncanakan secara matang masalah irigrasi berupa retakan-retakan bangunan. Untuk sementara temuan-temuan ini akan dirapatkan ke internal komisi dua untuk dijadikan rekomendasi memanggil dinas terkait. (endik)

terkait

Peringati Maulid Nabi, Anggota DPD RI Ini Ajak Warga Bulak Banteng Sholawatan

redaksi

Agus Jack: Bupati Harus Berpegang Teguh Pada Regulasi Aturan

redaksi

Komisi V DPR RI Minta Kemenhub Kaji Ulang Bagasi Berbayar

redaksi