PETISI.CO
Hearing Komisi B DPRD Kota Surabaya mengenai pengajuan pembebasan pajak bagi veteran.
PARLEMEN

DPRD Kota Surabaya Akan Tindak Lanjuti Pembebasan Pajak Bagi Veteran

SURABAYA, PETISI.CO – Komisi B DPRD Kota Surabaya gelar hearing terkait adanya pengajuan pembebasan pajak bagi para veteran di Kota Surabaya. Pembahasan itu juga dihadiri perwakilan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Surabaya dan Kepala Bagian Hukum Pemkot Surabaya.

Anggota DPRD Kota Surabaya, Hamka Mudjiadi Salam mengatakan, pihaknya masih akan melakukan tindak lanjut perihal pengajuan pembebasan pajak itu.

“Memang regulasi diatur dalam perwali ada keringanan tapi sifatnya permohonan tidak otomatis. Ini berupaya bisa diatur dalam perwali, gratis (pajak) itu otomatis kepada veteran,” kata Hamka saat ditemui di ruangan Komisi B DPRD Kota Surabaya, Senin (6/7/2020).

Baca Juga :  Pelantikan 50 Anggota DPRD Periode 2019-2024 Kabupaten Jember

Politisi asal fraksi PAN-PPP ini menilai, pembebasan pajak ini merupakan salah satu cara untuk memberikan penghargaan atas jasa perjuangan yang dilakukan kepada bangsa ini.

“Atas perjuangan yang mereka lakukan. Nilainya tidak banyak. Sebagai bentuk keringan kepada jasa mereka yang telah berjuang ini kecil jika dibandingkan nilai perjuangan mereka,” ungkapnya.

Lanjutnya, ia memastikan akan terus melakukan kawalan hingga upaya tersebut terealisasikan. “Pansus akan memperjuangkan. Kita harus punya rasa terima kasih untuk pejuang,” tegasnya.

Sebagai upaya tindak lanjut, pihaknya akan memanggil tenaga ahli untuk melakukan pembahasan regulasi dan payung hukum pembebasan pajak bagi veteran.

Baca Juga :  DPRD Jatim: Belum Waktunya Terapkan PSBB Tingkat Provinsi

“Kalau daerah lain bisa kenapa Surabaya tidak bisa? Apa lagi Surabaya Kota Pahlawan,” ucapnya.

Menanggapi adanya usulan itu, Kepala Bagian Hukum Pemkot Surabaya, Ira Tursilowati menjelaskan, hal tersebut sebenarnya telah tertuang dalam UU 28 tahun 2009 pasal 77 ayat 3 mengatur objek pajak yang boleh dilakukan pembebasan.

“Ada 6 item. Kenapa wajib pajak di atur? Karena filosofi pajak adalah wajib pajak sudah memanfaatkan objek yang digunakan. Otomatis kalau sudah memanfaatkan, mereka harus dikenakan,” jelasnya.

“Walaupun pembebasan tidak diatur hanya untuk pembebasan sanksi adminitrasi. Kalau pembebasan tidak bisa, karena sudah memanfaatkan. Kami akan juga chek di jakarta apakah dasar pembebasan,” imbuhnya.

Baca Juga :  Dapat Aduan Warga Soal Klinik Kesehatan, Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Angkat Bicara

Sementara, perwakilan LVRI, Subagyo Rahmad menerangkan, selama ini para veteran memperoleh potongan pajak sebesar 75 persen.

“Maksud pertemuan ini mau dibebaskan seluruhnya. Kita dalam posisi bukan memutuskan, tapi yang paling baik adalah dibebaskan,” tutupnya. (nan)

terkait

DPRD Dharmasraya Usulkan Pemberhentian Bupati dan Wabup Periode 2016-2021

redaksi

Pengucapan Sumpah 30 Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung

redaksi

Enam Fraksi DPRD Kabupaten Bondowoso Berikan Pandangan Umum Terhadap Sembilan Raperda

redaksi