PETISI.CO
Hearing Komisi D DPRD Kota Surabaya bersama para penggiat hiburan malam (foto : ist)
PARLEMEN

DPRD Kota Surabaya Minta Pemkot Revisi dan Cari Solusi Terkait Jam Malam

SURABAYA, PETISI.CO – DPRD Kota Surabaya menginginkan Pemkot Surabaya untuk mencari solusi atas adanya aturan jam malam di dalam Perwali Surabaya nomor 33 tahun 2020 yang berimbas pada para pengusaha dan pekerja di bidang hiburan malam.

Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya Khusnul Khotimah mengatakan, Pemkot Surabaya harus segera mengambil tindakan sehingga para pelaku dunia hiburan malam bisa kembali beraktivitas.

“Kebutuhan sehari-sehari terus berjalan. Pemkot harus memberi solusi dan merevisi perwali 33 tahun 2020,” kata Khusnul, Senin (27/7/2020).

Khusnul juga mengungkapkan, sudah banyak aduan dari para pekerja seni dan pengusaha tempat hiburan malam yang masuk, lantaran dalam kurun waktu lima bulan mereka tidak bisa melakukan aktivitas pekerjaannya dikarenakan munculnya Perwali nomor 33 Tahun 2020.

Baca Juga :  Lima Pemandu Lagu Dilepas, Seorang Pria Masih Diamankan

“Sedangkan kebutuhan hidup masih tetap dipenuhi karenanya melalui pertemuan pada siang ini meminta kepada pemkot surabaya melakukan revisi (Perwali) nomor 33 tahun 2020,” ungkapnya.

Ia memastikan bakal meneruskan laporan yang masuk kepada Ketua DPRD Kota Surabaya, agar bisa secepatnya melakukan komunikasi dengan Pemkot Surabaya.

“Kami akan laporkan kepada Ketua Dewan terkait pengaduan beberapa komunitas untuk kemudian kami minta kepada pimpinan DPRD untuk melanjutkannya dan kemudian berkomunikasi untuk menyampaikan kepada pemerintah kota, terkait beberapa pengaduan-pengeduan yang dikeluhkan kawan-kawan seniman,” jelas dia.

Baca Juga :  Dapat Aduan Warga Soal Klinik Kesehatan, Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Angkat Bicara

Sementara itu, perwakilan pekerja seni Surabaya Imron Sadewo menjelaskan, aduan kepada DPRD Kota Surabaya pada siang ini berkaitan dengan terbitnya Perwali nomor 33 tahun 2020.

Kemudian, ia berharap kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk sesegera mungkin merevisi Perwali nomor 33 tahun 2020.

“Tadi sudah disampaikan kalau sampai pada tanggal dua agustus tidak ada ketetapan walikota. Kita semua akan turun kejalan. Harapan kita jangan sampai turun kejalan,”jelasnya

Imron menegaskan, tidak mempermasalahkan sama sekali penerapan protokol kesehatan yang memang dianjurkan oleh pemerintah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Baca Juga :  Tekan Angka Golput, TPS 005 Pondok Benowo Indah Berkostum Super Hero

“Agar ada kebahagian dan dinyatakan boleh, kalaupun harus menerapkan protokol kesehatan itu harus,” tegas dia.

Sementara itu Ketua Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) Jawa Timur Sastra Hariyanto Condrokusumo menerangkan, Perwali nomor 33 tahun 2020 tidak perlu dicabut, hanya saja harus ada solusi yang bisa berimbang bagi semua pihak.

“Sebetulnya banyak keluhan yang berharap ada solusi. Solusi yang mengenakkan semua pihak, artinya tidak perlu Perwali itu dicabut,” terangnya.

“Tapi adanya kebijakan, mungkin beberapa tempat-tempat tertentu diperbolehkan (beroperasi) sehingga kami mencari makan biarpun protokolnya diperketat itu akan lebih mengenakkan,” lanjutnya.(nan)

terkait

DPRD Banyuwangi Gelar Rapat Paripurna Nota Pengantar Dua Raperda Usulan Eksekutif

redaksi

Ketua Fraksi PSI Surabaya Apresiasi Pemkot Hadapi Musim Hujan

redaksi

Caleg Arif HS Dukung SPP SMA/SMK di Jatim Gratis

redaksi