Pasca Terbitnya Status Tanggap Darurat Banjir
LAMONGAN, PETISI.CO – Dampak banjir Bengawan Jero yang sampai saat dirasakan oleh masyarakat mendapat perhatian serius dari kalangan legeslatif yag duduk di Gedung DPRD Lamongan.
Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD, H. Abdul Ghofur yang mendorong Pemkab Lamongan untuk mempercepat penanganan dampak banjir Bengawan Jero. Salah satunya dengan mengalokasikan Belanja Tak Terduga (BTT) untuk rehabilitasi pasca banjir.
Menurutnya, “Pemkab harus mulai melakukan kalkulasi kerugian akibat banjir. Bukan hanya kerugian materiil, tetapi juga imateriil,” ungkap politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa itu.
Menurut Ghofur, pada APBD Kabupaten Lamongan 2021 ini terdapat anggaran BTT sebesar Rp 30 miliar.
Dengan demikian, OPD terkait dapat segera melakukan upaya rehabilitasi. Sehingga, beban masyarakat terdampak banjir luapan Bengawan Jero dapat diminimalisir.
Hal senada di sampaikan Anshori, anggota DPRD dari Partai Gerindra. Menurutnya Bupati Lamongan telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188/53/KEP/413.013/2021, tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung dan ROB Laut di Kabupaten Lamongan.
Status darurat itu berlaku terhitung sejak 11 Januari hingga 9 Februari 2021.
“Dengan terbitnya keputusan Bupati tersebut bisa menjadi payung hukum bagi Pemkab Lamongan mengalokasikan dan menggunakan dana belanja tidak terduga. Baik untuk penanganan banjir maupun pemulihan pasca banjir,” jelasnya.
Wakil Ketua DPC Partai Gerindra ini juga menegaskan, banjir yang sudah terjadi hampir tiga pekan ini mengakibatkan dampak dan kerugian yang luar biasa bagi masyarakat.
Mulai dari lumpuhnya perekonomian, petani tambak gagal panen serta banyaknya pekerja yang di PHK lantaran tidak bisa masuk kerja.
“Selain itu, lanjut dia, tak sedikit infrastruktur yang mengalami kerusakan, juga pelayanan masyarakat di desa terganggu, perdagangan sepi dan bertambahnya jumlah pengangguran,” bebernya.
“Saya juga menerima banyak pengaduan jika masyarakat mulai terserang penyakit,” tandas politisi asal Kecamatan Turi ini.
Anshori menambahkan, dari data yang ia terima dari Dinas Perikanan setempat, hingga 15 Januari lalu ada 6.519,5 hektar tambak yang terdampak banjir.
Jumlah tersebut tersebar di 10 kecamatan, yaitu, Kecamatan Yuri, Kalitengah, Karangbinangun, Glagah dan Kecamatan Deket, selanjutnya ada Kecamatan Maduran, Sekaran, Laren, Karangeneng, serta Kecamatan Lamongan.
“Kalkulasi sementara hingga tanggal 15 Januari tersebut, total kerugian mencapai Rp 36,25 milyar,” beber Anshori.
“Untuk itu kami meminta Pemkab mengalokasikan anggaran Belanja Tidak terduga untuk meminimalisir kerugian petani tambak, dengan memberikan bantuan benih,” imbuh politisi yang juga Sekretaris Komisi B tersebut.
Anshori menuturkan, berdasarkan data BPBD Kota Soto hingga 18 Januari lalu, luapan banjir di lamongsn telah berdampak di 17 kecamatan. Juga, 122 desa dan merendam 8.209 rumah.
Tak hanya itu, ada 114 lembaga pendidikan, 42 lembaga pendidikan, 17 kantor pemerintahan dan 7 kantor layanan kesehatan ikut terendam banjir.
“Untuk itu, kami meminta agar Pemkab Lamongan mengalokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga guna mempercepat penanganan dampak banjir, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak banjir dan melakukan perbaikan infrastruktur,” pungkas politisi asal Kec. Turi.(ak)
