Surabaya, petisi.co – Komisi C DPRD Surabaya menggelar rapat dengar pendapat (hearing) terkait proyek pembangunan tunel penghubung Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ) menuju Kebun Binatang Surabaya (KBS). Proyek ini ternyata berdampak negatif bagi warga sekitar, dengan munculnya keretakan bangunan rumah dan kekeringan sumur.
Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, yang dihadiri perwakilan warga terdampak, wakil PT. Jaya Etika Teknin selaku kontraktor pelaksana proyek TIJ, DLH Surabaya, PDAM Surya Sembada, dan Dishub Kota Surabaya, Selasa (12/11/2024).
Aning menekankan bahwa keluhan warga terkait rumah retak dan sumur kering harus segera mendapatkan solusi.
“Menurut Dishub, jika nantinya konstruksi Steel Sheet Pile (SSP)-nya dicabut, maka sumur warga akan kembali normal. Namun jika ternyata tidak kembali seperti semula. Dishub juga menjamin akan membantu normalisasi air sumur tersebut,” ucap Aning.
Terkait rumah retak, Aning menjelaskan bahwa kontraktor pelaksana proyek TIJ telah menampung keluhan terkait rumah warga yang mengalami keretakan akibat aktivitas proyek.
“Semua keluhan diakomodir oleh kontraktor pelaksana. Tidak hanya yang di radius 50 meter, tetapi di atas radius itu juga diperhatikan kondisinya,” terangnya.
Aning juga menyampaikan bahwa DLH meminta kepada kontraktor untuk memperhatikan kualitas air pasca normalisasi sumur agar tidak berwarna apalagi berbau.
“Kontraktor sudah menandatangi surat kesepakatan dengan beberapa OPD terkait, dan pelaksanaannya diupayakan dalam pekan ini bisa selesai,” tegasnya.
Warga yang hadir dalam hearing di Komisi C DPRD Surabaya mengungkapkan keluhan mereka.
“Kami mengeluhkan soal rumah retak akibat getaran, air sumur milik warga yang kini menjadi kering juga kebisingan yang mengganggu aktivitas warga,” tutur salah satu warga.
Komisi C DPRD Surabaya akan terus mengawal permasalahan ini dan meminta semua pihak terkait untuk mencari solusi terbaik bagi warga yang terdampak.
“Kami berharap semua pihak dapat bekerja sama untuk mencari solusi yang tepat agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik dan tidak merugikan warga,” pungkas Aning. (joe)
