SURABAYA, PETISI.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa menggelar E-Purchasing Award 2023 di Grand City Convention Hall Surabaya, Selasa (30/5/2023).
E-Purchasing Award merupakan bentuk komitmen sekaligus penguatan untuk memaksimalkan pengadaan barang dan jasa produk-produk UMKM serta mendorong serapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) guna mensukseskan program Bangga Buatan Indonesia (BBI).
Pemprov Jatim sendiri telah menaikkan serapan produk UMKM dari skala 50 juta menjadi 200 juta. “Kami berharap penetrasi produk UMKM semakin meluas dan terserap market lebih besar,” ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
Karena itu, Pemprov Jatim juga menyediakan rumah kurasi dan merupakan inisiator di Indonesia. Antara lain seperti Pondok Kurasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jatim.
Fungsi rumah kurasi adalah untuk mengatasi masalah kualitas produk, ketersediaan barang (quantity) dan keberlanjutan proses produksi. Selain rumah kurasi, juga ada komunal branding dalam menjawab tantangan ketersediaan produk.
“Di Indonesia mungkin di Jatim yang mengawali inisiasi mendirikan rumah kurasi. Jadi rumah kurasi yang ada inilah dimungkinkan proses meng-kurasi produk produk UMKM untuk bisa diakses oleh seluruh OPD di seluruh kabupaten/kota termasuk di Pemprov Jatim,” ungkapnya.
Menurut Khofifah, ekosistem digital memiliki pengaruh besar dalam menguatkan keseluruhan program. Baik melalui marketplace, e-commerce dan tentu saja E-Katalog LKPP yang juga masuk kategori baru dalam E-Purchasing Award tahun ini.
“E-Katalog LKPP merupakan aplikasi tambahan dari pemerintah pusat untuk melengkapi aplikasi Jatim Bejo besutan pemprov Jatim,” kata mantan Menteri Sosial ini.
Eosistem digital, lanjutnya, menjadi bagian penting sehingga kualifikasi yang dibutuhkan oleh seluruh proses pengadaan barang dan jasa dapat terakses dengan mudah dan cepat. Karenanya, dia meminta bupati maupun wali kota benar-benar melakukan seleksi quality control.
Hal ini sekaligus sebagai legacy para pemerintah daerah yang mana 17 di antaranya segera mengakhiri masa jabatan pada September 2023 mendatang. Sedangkan masa kepemimpinan Gubernur Khofifah sendiri selesai pada 31 Desember.
“Saya ingin mengajak kepada pada kita semua bahwa legacy E-Purchasing ini menjadi bagian yang sangat penting bahwa kita meninggalkan sebuah sistem dan ekosistem,” tuturnya..
Dijelaskan, bukan sekadar mempersiapkan ekosistem digital dalam proses pengadaan barang dan jasa. Akan tetapi juga meningkatkan penyerapan produk-produk UMKM dan membangun jiwa Bangga Buatan Indonesia.
“Kepala LKPP tadi menyampaikan bagaimana produk China akhirnya kemudian menjadi kebanggaan bagi masyarakat China yang penduduknya terbesar di dunia. Itu akhirnya mendorong pertumbuhan tenaga kerja dan akhirnya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di China,” paparnya.
Pihaknya berharap ketika sektor UMKM makin banyak terserap pada aplikasi digital pengadaan barang dan jasa di Jatim, maka setiap pertumbuhan di Jatim akan memberikan ruang bagi penurunan tingkat pengangguran terbuka.
Ekonomi makin tumbuh makin inklusif, kemiskinan makin berkurang, pengangguran makin berkurang dan kesejahteraan makin meningkat. “Saya rasa ini misi besar kita semua sebagai sebuah bangsa, misi besar kita semua sebagai provinsi dan misi besar kita semua sebagai kepala daerah di setiap kabupaten kota,” katanya.
Saat ini pengguna ekosistem digital pembelanjaan barang dan jasa di Jatim memang belum secara keseluruhan. Karena baru 32 kabupaten/kota. Enam lainnya masih dalam tahapan pengembangan ekosistem digital.
Namun, Khofifah mendorong agar cepat terealisasi dalam waktu dekat. “Kita masih punya 6 lagi kepala daerah mudah mudahan dalam waktu segera juga bisa bergabung sehingga total 38 kabupaten kota di Jatim bisa menyatu di dalam proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik,” jelasnya.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa pada kesempatan ini juga mengapresiasi sinergitas lintas lembaga dan instansi vertikal dalam memberikan pengawasan terhadap proses pembelanjaan maupun pengadaan barang dan jasa.
Dalam momen tersebut, Khofifah juga mengenalkan kategori baru E-Katalog LKPP sebagai nominasi baru E-Purchasing Award 2023. Karena selain penilaian pembelanjaan melalui Aplikasi Jatim Bejo, juga ada pembelanjaan melalui E-Katalog LKPP yang baru diperkenalkan pada Desember 2022 kemarin.
Sebagai sebuah aplikasi baru, E-Katalog LKPP telah mendapat respon positif. Transaksi E-Katalog di Jatim bahkan menembus angka Rp1,1 triliun atau sekitar 2 ribu pergerakan pengguna sepanjang Desember 2022 hingga 31 Maret 2023.
Acara tersebut dihadiri Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP) Hendrar Pribadi dan Direktur Pengembangan Sistem Katalog Yulianto Prihandoyo. Serta jajaran aparat penegak hukum (APH) Polda Jatim dan Kejaksaan Tinggi serta Forkopimda seluruh daerah. (bm)
