Eri Cahyadi: Surabaya Masih Tunggu Kebijakan WFH Nasional

oleh
oleh
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi

Surabaya, petisi.co – Pemerintah Indonesia tengah mengkaji kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dengan opsi satu hari kerja dari rumah setiap pekan. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan efisiensi energi, mengurangi kemacetan, serta menjaga produktivitas.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan pihaknya masih menunggu arahan resmi dari Presiden Prabowo Subianto.

“Soal WFH kita tunggu arahan dari Pak Presiden,” ujarnya, Senin (30/3/2026).

Eri menjelaskan, Pemkot Surabaya selama ini tidak menerapkan WFH, melainkan Work From Anywhere (WFA). Dalam skema tersebut, pegawai bekerja lebih dekat dengan masyarakat melalui Balai RW.

Menurutnya, konsep WFA memungkinkan pelayanan publik tetap berjalan optimal karena pegawai tidak hanya bekerja di kantor, tetapi langsung berada di tengah masyarakat.

“Kalau di Surabaya, kantor tetap di balai kota, tapi bekerja bisa di Balai RW agar lebih dekat dengan warga,” jelasnya.

Ia menambahkan, tujuan utama kebijakan seperti WFH maupun WFA adalah efisiensi, terutama dalam penghematan bahan bakar minyak (BBM).

Sebagai alternatif, Pemkot Surabaya juga mempertimbangkan kebijakan penggunaan transportasi umum bagi ASN. Salah satunya dengan menetapkan hari tertentu di mana pegawai tidak diperbolehkan menggunakan kendaraan pribadi.

“Pegawai yang biasanya bekerja di balai kota atau kantor lain bisa menggunakan transportasi umum sebagai bagian dari efisiensi energi,” katanya.

Eri juga menyoroti kondisi ASN yang tidak semuanya tinggal di Surabaya, melainkan di daerah sekitar seperti Sidoarjo dan Gresik. Hal ini menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan kerja ke depan.

Terkait kemungkinan penerapan WFH pada hari tertentu, termasuk Jumat, ia menyebut masih bersifat tentatif dan akan disesuaikan dengan keputusan pemerintah pusat.

Ia juga menilai, penerapan WFH sebaiknya tidak berdekatan dengan hari libur agar efektivitas kerja tetap terjaga.

Meski demikian, Pemkot Surabaya memastikan akan mengikuti kebijakan nasional jika sudah ditetapkan secara resmi. (dvd)

No More Posts Available.

No more pages to load.