Surabaya, petisi.co – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menegaskan bahwa pembangunan di Kota Pahlawan akan tetap berjalan dan berpihak pada rakyat, meskipun menghadapi tantangan berupa pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan Cak Eri, sapaan akrabnya, dalam Rapat Paripurna Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Surabaya Tahun 2026 di Gedung DPRD Surabaya, Selasa (7/10/2025).
“Hari ini kita sampaikan bahwa dengan pengurangan transfer daerah, Surabaya tidak boleh mundur. Maka dibutuhkan keberanian, keteguhan, dan kekuatan kebersamaan,” tegas Wali Kota Eri di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Surabaya.
Dalam paparannya, Eri Cahyadi menegaskan bahwa fokus utama pembangunan tahun 2026 tetap pada kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, kata dia, akan menjaga agar setiap kebijakan dan program pembangunan tetap pro-rakyat dan berkeadilan sosial, meski ruang fiskal semakin terbatas.
“Yang utama adalah keberpihakan kepada masyarakat. Anggaran harus tetap menggerakkan ekonomi kota, tanpa meninggalkan kesejahteraan warga,” ujarnya.
Cak Eri menekankan pentingnya soliditas antara eksekutif dan legislatif, agar pembangunan berjalan efisien dan efektif di tengah penyesuaian fiskal nasional.
Meski menghadapi tekanan fiskal, Pemkot Surabaya memastikan program-program unggulan tetap berjalan. Beberapa di antaranya adalah:
– Program Satu Keluarga Satu Sarjana, sebagai langkah pemerataan akses pendidikan tinggi bagi keluarga berpenghasilan rendah.
– Bantuan Operasional Sekolah Swasta (BOSS) untuk membantu sekolah menanggung biaya operasional tanpa membebani siswa.
– Program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang diarahkan lebih selektif dan terukur.
“Kami memberikan bantuan operasional tambahan sebesar Rp350.000 per bulan atau Rp3,5 juta per tahun bagi sekolah swasta setingkat SMA/SMK di Surabaya. Dengan bantuan ini, kami ingin memastikan tidak ada lagi ijazah siswa dari keluarga kurang mampu yang ditahan,” tegas Eri.
Eri juga mengungkapkan bahwa Pemkot Surabaya bersama Komisi A DPRD Kota Surabaya tengah menyusun Peraturan Daerah (Perda) Rumah Layak Huni.
Regulasi ini akan menjadi dasar hukum untuk memastikan bahwa bantuan Rutilahu diberikan tepat sasaran dan terukur, agar perubahan status kemiskinan dapat diukur secara objektif.
“Dengan adanya Perda ini, kita bisa pastikan penerima bantuan benar-benar memenuhi kriteria. Tujuannya agar kebijakan pengentasan kemiskinan bisa lebih terarah,” jelasnya.
Eri Cahyadi mengakui bahwa pengurangan dana transfer pusat menjadi tantangan tersendiri bagi daerah yang fiskalnya kuat seperti Surabaya. Namun, hal ini justru menjadi momentum untuk mendorong inovasi pendapatan daerah dan efisiensi anggaran.
“Surabaya dijadikan contoh. Ketika fiskalnya kuat, maka bantuannya dari pusat otomatis berkurang. Di situlah kita harus berinovasi. Meskipun transfer turun, kemiskinan harus tetap turun,” ujar Cak Eri optimistis.
Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan bahwa meski menghadapi keterbatasan fiskal, target pembangunan Kota Surabaya tidak boleh menurun.
Beberapa target utama tahun 2026 antara lain:
– Pertumbuhan ekonomi ditargetkan naik menjadi 5,8 persen,
– Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat secara signifikan,
– Angka Kematian Ibu dan Anak (AKI/AKB) terus ditekan melalui penguatan layanan kesehatan dasar dan preventif.
“Dengan kolaborasi dan kebersamaan, kami yakin program pro-rakyat tetap bisa berjalan. Pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat tidak boleh berhenti,” tegas Eri.
Mengakhiri pidatonya, Wali Kota Surabaya menegaskan bahwa semangat gotong royong dan kolaborasi merupakan kunci utama menghadapi tantangan fiskal tahun depan.
“Kami ingin seluruh elemen pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat bergerak bersama. Karena pembangunan tidak hanya soal angka anggaran, tapi soal semangat kita menjaga kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (dvd)
