Surabaya, petisi.co – Dalam upaya mendorong perekonomian desa, 70 Kepala Desa (Kades) se-Jawa Timur berkumpul di Aula PWI Jawa Timur pada Senin (24/03/2025), untuk mengikuti Focus Group Discussion (FGD) yang mengangkat tema “Memahami Gagasan Pendirian Koperasi Desa Merah Putih.” FGD yang digelar oleh Aspirasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) Provinsi Jawa Timur ini, bekerja sama dengan Toko Ladang dan APBJ JATIM BEJO, aplikasi belanja online milik Pemprov Jawa Timur, menjadi wadah penting bagi para Kades untuk mendalami gagasan pendirian koperasi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa.
Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jawa Timur Ir Budi Sarwoto, Perwakilan Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur Aisyah Aminy, serta berbagai perwakilan dari Polda Jatim, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan PWI Jawa Timur. Tak ketinggalan, Wakil Ketua Umum DPP AKSI Ahmad Syaifuddin, serta Sekretaris Jenderal DPP AKSI Heru NC juga turut hadir untuk menyambut positif kegiatan tersebut.
Sejarah dan Harapan Baru untuk Ekonomi Desa
Wakil Ketua Umum DPP AKSI, Ahmad Syaifuddin, dalam sambutannya menyebutkan bahwa FGD ini adalah yang pertama kali digelar di Indonesia dengan membahas pendirian Koperasi Desa Merah Putih. Syaifuddin juga mengungkapkan bahwa konsep pendirian koperasi ini memiliki akar sejarah yang kuat, dengan tokoh kunci RM Margono, kakek dari Presiden Prabowo Subianto, yang mempelopori lahirnya gerakan koperasi di Indonesia.
“Ini adalah langkah awal yang sangat berarti bagi pemberdayaan ekonomi desa. Koperasi Desa Merah Putih bisa menjadi lembaga yang menggerakkan perekonomian desa secara langsung,” ujar Syaifuddin.
Penyamaan Persepsi dan Tantangan Regulasi
Namun, dalam diskusi tersebut, muncul berbagai pandangan terkait potensi dan tantangan dari pendirian koperasi ini. Beberapa Kades mengungkapkan kekhawatiran terkait tumpang tindih antara Koperasi Desa Merah Putih dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta pertanyaan mengenai penggunaan Dana Desa dan kejelasan regulasi yang mengatur pendirian koperasi tersebut.
“Walaupun ada beberapa perbedaan pendapat, kami tetap optimis bahwa pemerintah memiliki niat baik untuk memberdayakan rakyat melalui koperasi ini,” kata Fuad Ari Sulistyo, Ketua AKSI Provinsi Jawa Timur.
Sementara itu, Kepala DPMD Provinsi Jawa Timur, Ir Budi Sarwoto, menyampaikan pesan dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang memberikan dukungan penuh atas rencana pendirian Koperasi Desa Merah Putih, meskipun beliau tidak dapat hadir dalam acara tersebut.
Dukungan dan Harapan untuk Penguatan Regulasi
Dukungan juga datang dari berbagai pihak, termasuk Mahmud Suhermono, Wakil Ketua PWI Jawa Timur, yang mengapresiasi penyelenggaraan FGD ini. Ia mengingatkan pentingnya digitalisasi dalam pengelolaan pemerintahan desa. Selain itu, Deny P, Wakil Ketua ABPEDNAS Jawa Timur, juga mengungkapkan dukungannya dengan catatan, terutama terkait dengan kejelasan pendanaan dan regulasi yang mendasari koperasi ini.
Arah yang Jelas untuk Koperasi Desa Merah Putih
Diskusi semakin memanas ketika beberapa Kepala Desa mengusulkan berbagai model untuk keberlanjutan koperasi. Ada yang mengusulkan agar koperasi ini terintegrasi dengan BUMDes, sementara lainnya berharap agar Koperasi Desa Merah Putih lebih fokus pada sektor pertanian dan pengelolaan pupuk.
Sekretaris DPD AKSI Provinsi Jawa Timur, Eko Mulyadi, menegaskan bahwa meskipun ada perbedaan pendapat, pada dasarnya semua pihak sepakat untuk mendukung berdirinya Koperasi Desa Merah Putih.
“Kami akan melakukan kajian lebih lanjut untuk menyusun rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden RI dan pihak terkait lainnya, sehingga hasil FGD ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi kebijakan pemerintah pusat,” tutup Eko.
Dengan harapan besar agar Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi solusi ekonomi yang membawa perubahan nyata bagi masyarakat desa, hasil dari FGD ini kini menunggu tindak lanjut yang pasti dari pemerintah. (cah)
