LAMONGAN, PETISI.CO – Beda sikap beberapa partai maupun fraksi yang ada di Kab. Lamongan membuat nasib pembentukan pansus Covid-19 belum jelas atau terkatung-katung dan kemungkinan tidak akan pernah terwujud.
Karena, fraksi fraksi yang ada di DPRD Lamongan belum satu suara akan terbentuknya Pansus Covid-19.
Seperti yang sudah disampaikan dua hari lalu oleh Retno Wardhani wakil pimpinan DPRD dari Fraksi Demokrat, bahwa saat ini belum waktunya jika dibentuk pansus Covid-19. Karena seluruh AKD yang ada di DPRD sudah melaksanakan tugasnya dengan leading sektor masing – masing.
Ketika awak media mengklarifikasi kepada Sugeng Ketua Fraksi Demokrat, belum ada jawaban terkait sikap fraksinya, apakah mendukung atau menunda (menolak) pansus Covid-19, karena hanya terlihat centang satu ditampilan WA-nya.
Namun, berbeda dengan sikap Partai Gerindra besutan Prabowo Subianto, ketika pada paripurna lalu sempat belum sepakat akan adanya pansus, karena hanya satu anggotanya saja yang setuju pansus, yakni Imam Fadli politisi muda Gerindra.
Kali ini Senin (18/5/2020), melalui Ketua DPC Gerindra Lamongan Tsalis Fahami mengatakan, bahwa partainya sangat mendukung dan sudah memerintahkan kepada fraksinya untuk mendukung dibentuknya pansus Covid-19. Ungkapan tersebut saat diklarifikasi awak media melalui Whatsapp.
Senada dengan Tsalis Fahami, Ketua Fraksi Gerindra Srinoto juga menyampaikan, bahwa dirinya sejak awal mendukung akan adanya pansus, sebagai fungsi pengawasan TGPP Covid-19.
Lain lagi pandangan sikap dari Widji Wakil Pimpinan Ketua DPRD dari Fraksi PAN saat ini, menurut dia Pansus Covid-19 memang perlu dibentuk untuk membantu tugas TGPP Covid-19 Lamongan.
“Akan tetapi masih menunggu moment yang tepat untuk pembentukan Pansus Covid,” tegasnya.
Sedangkan Kacung Ketua Fraksi Golkar Lamongan, meski terlihat centang dua dan biru, namun sampai berita ini diturunkan, Senin (17/5/2020), belum merespon terkait pertanyaan awak media mengenai sikap partai mendukung atau menolak pansus.
Di sisi lain, Naim Ketua DPC PPP Lamongan menyampaikan sikap partainya yang menolak adanya pansus.
Karena, menurutnya bahwa arah dan tujuan pansus tidak jelas, jika tujuannya untuk mengawasi tim gugus tugas maka berlawanan atau tumpang tindih dengan AKD DPRD Lamongan.
“Dan juga pada kesempatan beberapa waktu lalu dalam paripurna DPRD, usulan pansus tersebut juga telah ditolak oleh beberapa fraksi,” urainya lagi.
Dalam kesempatan berbeda, Ketua Fraksi PKB Freddy Wahyudi, bahwa partai PKB sangat setuju dengan adanya pansus Covid-19 sebagai bentuk fungsi tugas dan pengawasan anggaran kepada tim gugus Covid-19 Kab. Lamongan.
Selain itu juga bisa membantu pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana covid 19 ini, apalagi di Lamongan memiliki tren naik penderita positif covid 19.
Seirama dengan Freddy, Ratna Marhaeni Ketua Fraksi PDI-P juga setuju dan sangat perlu pembentukan pansus Covid, karena bencana atau pandemi ini diperlukan kerja sama serta gotong royong, guna antisipasi dan penanggulangan bencana covid 19.
“Karena ini masalah bersama dan diselesaikan secara bersama-sama, dan pembentukan pansus ini juga sesuai dengan intruksi partai kami,” ujarnya.
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu saat paripurna pembentukan pansus Covid-19 di gedung DPRD Lamongan, 5 fraksi sempat menolak dan hanya 2 fraksi yang setuju pansus Covid-19, yakni PKB dan PDI-P.(ak)
