BLORA, PETISI.CO – Capres 2024 nomor urut 3, Ganjar Pranowo kembali menggulirkan program yang membuat masyarakat senang. Usai menggulirkan program penghapusan kredit macet nelayan, kali ini giliran kredit macet petani yang akan dihapuskan Ganjar.
Hal itu disampaikan Ganjar di hadapan ribuan petani di Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Blora, Kamis (4/1/2024). Sontak saja, ribuan petani bersorak gembira mendengar program Ganjar itu.
“Alhamdulillah pak. Ya Allah semoga Pak Ganjar jadi presiden kersane utang kulo dilunasi (biar hutang saya dilunasi),” ucap Wagiman, salah satu petani.
Wagiman mengatakan, ia memiliki hutang Rp11 juta di bank. Hutang itu itu untuk membiayai pertanian. Namun karena gagal panen, ia tak mampu mencicil. “Sudah macet enam bulan. Rumah saya sudah didatangi mau disita. Ya semoga pak Ganjar bisa membantu,” ucapnya.
Hal senada disampaikan Umiyati (35) petani lainnya. Ia menyebut, program penghapusan hutang oleh Ganjar merupakan program yang sangat dinantikan.
“Bener pak, saya itu sampai bingung mau bayar hutang di bank pakai apa. Hasil panen harganya anjlok terus dan hasilnya ndak banyak karena hama. Saya sudah nunggak cicilan tiga bulan,” ucapnya.
Umiyati mengaku sempat bingung dan mencari hutangan lain untuk menutupi hutangnya senilai Rp 50 juta itu. Namun, karena jumlahnya cukup besar, ia tak bisa mendapatkan.
“Hari ini doa saya terkabul, pak Ganjar datang bawa program yang kami inginkan. Kalau hutang macet kami dilunasi, tentu bisa bertani dengan nyaman dan lebih giat lagi,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Ganjar mengatakan, persoalan hutang memang menjadi problem serius para petani. Untuk itu, selain menggulirkan program penambahan pupuk subsidi, kepastian ketersediaan pupuk, bibit dan obat-obatan, soal hutang macet petani juga akan ia selesaikan.
“Iya, setelah kemarin kita punya program penghapusan kredit macet nelayan, para petani juga protres kami juga pengen pak. Makanya setelah kami hitung-hitung, jumlahnya nggak banyak, sekitar Rp 600 miliaran. Itu nanti juga kami hapuskan,” jelasnya.
Penghapusan kredit macet petani lanjut Ganjar bertujuan agar para petani kembali bangkit. Mereka yang terpuruk dan tidak bisa bayar cicilan karena kondisi pandemi, cuaca, bencana alam, mereka bisa kembali berproduksi dengan penghapusan hutang yang macet di bank.
“Agar petani kita bisa bangkit lagi, berproduksi lebih baik lagi sehingga kebutuhan pangan kita tercukupi,” tandasnya.
Di sisi lain, Ganjar menyinggung kasus kesalahan dummy surat suara hanya berisi dua kolom saat simulasi pencoblosan Pilpres 2024 oleh KPU di Solo dan Tangsel. Dia minta KPU serius melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilu demi menjaga kredibilitasnya.
“Ini KPU sebagai penyelenggara kok berkali-kali minta maaf terus ya. Kalau minta maaf terus, nanti kredibilitasnya dipertanyakan lho ya,” ucap Ganjar ditemui usai bertemu TPD, TPC dan relawan di Blora.
Ganjar menerangkan, tak hanya sekali KPU melakukan kesalahan. Beberapa kali, KPU sebagai penyelenggara tidak bekerja dengan baik. Misalnya terkait surat suara yang dikirim ke luar negeri, soal dugaan kebocoran data dan sekarang soal surat suara simulasi pencoblosan yang hanya dua kolom.
“Maka kami meminta, semua yang keluar dari KPU harus ada yang melakukan supervisi. Agar tidak terjadi kesalahan dan KPU benar-benar profesional,” tegasnya.
Selain pada KPU, Ganjar juga meminta Bawaslu bekerja serius jelang perhelatan Pilpres 2024. Sebab saat ini, sejumlah pelanggaran kampanye sudah terjadi terang-terangan di kalangan masyarakat.
“Bawaslu mesti bertindak dan harus menunjukkan taringnya. Kalau tidak, lembaga ini tidak akan dipercaya dan kemudian semua akan mengambil tindakan. Dan itu tidak bagus untuk proses demokrasi. Gakumdu juga harus siaga dan mesti tegas soal itu,” ucapnya.
Seperti diketahui, KPU menggelar simulasi pencoblosan Pilpres di beberapa daerah di Indonesia. Namun simulasi itu urung dilakukan karena dummy surat suara yang digunakan untuk simulasi pencoblosan Pilpres hanya berisi dua kolom pasangan calon.
Padahal seharusnya, ada tiga kolom pasangan calon di surat suara itu sesuai dengan peserta Pilpres 2024. Hal itulah yang diprotes oleh masyarakat. Atas kejadian itu KPU pun meminta maaf dan menghentikan proses simulasi pencoblosan. (bm)
