SURABAYA, PETISI.CO – Garda Bangsa Surabaya menyesalkan keterlibatan Aparat Sipil Negara (ASN) dalam politik. Mereka seharusnya bersikap netral dan tidak mendukung Calon Anggota Legislatif (Caleg).
“Sangat disesalkan, ASN (Aparat Sipil Negara) seharusnya tidak berpolitik dan wajib netral. Ini malah memfasilitasi Caleg tertentu bahkan komplit. Apalagi ini jabatannya Camat,” kata Ketua DKC Garda Bangsa Surabaya, Sefta Rudianto dalam siaran persnya, Rabu (5/9/2018).
Beberapa waktu lalu beredar undangan dengan Kop Surat Kecamatan Jambangan yang ditandatangani oleh Camat Jambangan Anna Fajriatin baik secara fisik maupun disebarkan di grup WA. Undangan tersebut untuk mengumpulkan Karang Taruna se Kecamatan Jambangan.
Acara itu dikemas workshop kepemudaan dengan menghadirkan Wakil Ketua Karang Taruna Surabaya Imam Budi Utomo.
“Iya benar (undangan) beredar di grup WA. Semua Kartar kelurahan untuk kirim delegasi dan membawa fotocopy KTP,” ungkap salah satu pemuda Jambangan yang tidak mau disebut namanya.
Undangan itu kali kedua, setelah sempat gagal untuk mengumpulkan Karang Taruna. Untuk meyakinkan Karang Taruna, kegiatan serupa digelar di Pendopo Kecamatan Jambangan pada tanggal 30 Agustus pukul 19.30 Wib dengan menggunakan undangan berkop surat Kecamatan Jambangan dan ditandatangani oleh Camat langsung.
Dalam acara dikemas Kewirausahaan Karang Taruna dengan potensi Lokal, dihadiri oleh Imam Budi Utomo sebagai narasumber yang sekaligus masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) PKS Dapil 4 Surabaya.
Menurut Sefta, dalam aturan perundangan, semua ASN tidak boleh berpolitik. Bahkan, seluruh aset, fasilitas publik dan milik pemerintah dilarang digunakan sebagai alat politik.
“Temuan ini sangat mengejutkan sekaligus mengecewakan bagi warga Surabaya. Kita akan laporkan ke Panwascam atas pelanggaran yang dilakukan oleh Camat tersebut, dan selain itu kita akan lanjutkan ke Inspektorat maupun BKD,” tuturnya.(bm)
