MOJOKERTO, PETISI.CO – Rumah Analisis Kebijakan Publik (RAKP) merupakan badan semi otonom yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Mojokerto sebagai gebrakan untuk tempat diskusi terkait kebijakan pemerintah.
Kegiatan ini dibuka dengan diskusi tentang hukum dengan tema “Antara Pembaruan Hukum dan Ancaman Terhadap Kebebasan Warga Negara” dengan pemateri Bung La ode pada hari Jumat (05/08/2022) di Sekretariat DPK STIE Al Anwar.
Rumah Analisis Kebijakan Publik (RAKP) ini bertujuan sebagai wadah mahasiswa untuk mengkritisi dan berdiskusi terkait kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ajang ini merupakan ajang akademis yang berdiskusi berdasarkan teori, landasan hukum dan fakta yang berkembang di masyarakat saat ini.
Langkah pembentukan Badan Semi Otonom (BSO) ini, didukung oleh semua DPK GMNI yang ada di Mojokerto. “Kami sangat setuju dan mendukung gerakan ini, semoga hal ini bisa bermanfaat dan berumur panjang,” ungkap bung Yusril sebagai Ketua DPK GMNI UNIM
Rumah Analisis Kebijakan Publik (RAKP) diharapkan akan mengkaji kebijakan publik dan hasilnya bisa dijadikan sebuah kritikan kepada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. “Semoga ini menjadi langkah awal kita menanggapi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang hasilnya bisa menjadi kritikan kepada pemerintah,” harap bung Arry Sekretaris DPC GMNI Mojokerto.
Sebagai organisasi ekstra kampus yang kader-kadernya berstatus mahasiswa, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) harus menggerakkan fungsi mahasiswa sebagai agent of change dan agent of control sehingga hal ini perlu dilakukan.
“Kebijakan ini dikeluarkan pemerintah yang dirasa merugikan masyarakat Mojokerto, sehingga kita perlu kita kaji dan kritisi, supaya kebijakan itu bisa di perbaiki sesuai kepentingan masyarakat,” kata bung Irul Ketua GMNI Mojokerto. (ng)
