GRESIK, PETISI.CO – Pelabuhan bongkar muat curah kering dan log yang dikelola PT Gresik Jasatama (GJT) bersama PT Pelindo III (Persero), bertempat di Kel. Kemuteran, Kec. Gresik Kota kembali beroperasi, Rabu (12/8/2020).
Kurang lebih sebanyak 500 personel gabungan dari Polda Jatim, Polres Gresik, TNI dan Satpol PP berjaga di sekitar lokasi.
General Manager PT Pelindo III Cabang Gresik, Sugiono menjelaskan, terminal curah dan log GJT merupakan kerjasama BOT dengan Pelindo III.
“GJT merupakan mitra Pelindo III, dan sejak November 2019 tidak beroperasi karena mendapat protes warga. Padahal sesuai regulasinya dari kementerian perhubungan, dermaga ini memang digunakan untuk bongkar muat curah dan log, dan semua prosedur sudah dilakukan termasuk dalam pencegahan polusi udara,” ujarnya.
Saat ditanya terkait penolakan warga sekitar, Sugiono menjelaskan, pihaknya berusaha melakukan pendekatan dengan masyarakat ring satu. Selain itu upaya-upaya untuk mengatasi keluhan dari masyarakat juga sudah dilakukan, seperti halnya memasang jaring penghalang debu, menanam pohon, dan menyiram jalanan yang dilewati kendaraan pengangkut.
Untuk mengamankan situasi dan kondisi tersebut, sedikitnya 500 personel gabungan diterjunkan di lapangan.
Sementara di tempat berbeda, gelombang penolakan warga mulai mencuat. “Intinya kami ingin operasi bongkar muat batu bara dihentikan dan dipindahkan ke tempat lain. Untuk bongkar log silahkan. Karena imbas dari bongkar muat batu bara tersebut menyebabkan debu yang mengotori rumah, tempat ibadah warga. Selain itu masyarakat juga mengeluhkan masalah kesehatan, coba cek satu per satu pasti paru-paru masyarakat berwarna hitam,” keluh Andre bersama puluhan warga lainnya.
Andre menambahkan, sebenarnya sudah ada MoU antara perusahaan, warga dan DPRD Gresik. Bahwa ketika pelabuhan JIIPE yang ada di Kec. Manyar sudah rampung, operasi bongkar muat batu bara akan dipindah ke sana, namun belum dilaksanakan.
Dihubungi terpisah, pimpinan PT GJT Edi, menjelaskan, penolakan tersebut sudah beberapa kali terjadi. Terakhir pada November 2019 yang mengakibatkan operasional harus dihentikan selama kurang lebih 10 bulan. Akibatnya, puluhan karyawan harus di PHK dan omset perusahaan terus mengalami penurunan.
“Kami sudah berupaya komunikasi dengan masyarakat sekitar, saya juga hadir kalau diundang baik di desa, kecamatan atau forum komunikasi. Upaya untuk mengantisipasi polusi debu juga sudah dilakukan,” ujarnya.
Terkait dengan pemindahan operasional ke pelabuhan JIIPE. Pihaknya menerangkan tidak bisa dilakukan, karena pelabuhan JIIPE tidak bisa digunakan untuk bongkar muat batu bara. (bah)
