GP Ansor Kencong Instruksikan Jajarannya Sujud Syukur

oleh
M.Yasin Yusuf Ghozali

Dibubarkannya HTI

JEMBER, PETISI.CO – Paska dibubarkannya Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh pemerintah,  Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Cabang Kencong, Kabupaten Jember, M Yasin Yusuf Ghozali, menginstruksikan jajarannya untuk bersujud syukur.

“Kami mengintruksikan kepada seluruh anggota dan kader Ansor Kencong, untuk melakukan sujud syukur. Karena ini adalah hasil perjuangan bersama untuk menjaga kedamaian Indonesia,” katanya, saat dihubungi petisi.co Selasa (9/5/2017).

Pasalnya, menurut Yusuf,  HTI telah menyebarkan perpecahan di antara umat beragama di negeri ini dengan ide mereka, badan otonom pemuda NU ini pun menyatakan siap mengawal keputusan pemerintah tersebut.

“Sesuai instruksi pusat, kami juga sudah bergerak dari jauh hari dalam membendung paham-paham yang diusung HTI, oleh karena itu tentunya kami bersama pemerintah akan terus menjaga NKRI dari paham dan gerakan semacam HTI ini,” ujar Yusuf.

Lebih lanjut Yusuf menjelaskan, sebenarnya pihaknya tidak masalah bila ide semacam khilafah yang diusung HTI itu hanya dalam bentuk wacana, Namun, lain kejadiannya HTI telah mewujud nyata dalam gerakan-gerakannya, terutama dengan serangkaian aksi demonstrasi yang mendukung penegakan khilafah di Indonesia.

“Kalau sudah seperti itu berarti HTI ingin mengganti UUD 1945, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, Dan organisasi semacam inilah yang harus dibubarkan, karena merongrong kedaulatan Indonesia,” tegasnya.

Selanjutnya, Yusuf berkata, kebebasan berserikat dan berkumpul di negara yang demokratis seperti Indonesia adalah sebuah keniscayaan bagi siapapun. Namun, tidak lantas ingin mengubah dasar negara Indonesia dan mengancam keutuhan NKRI.

“Sebagai badan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk memgambil bagian dalam proses pembangunan untuk mencapai tujuan nasional.”

Diketahui sebelumnya bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menyatakan, pemerintah perlu secara tegas mengambil upaya hukum untuk membubarkan organisasi masyarakat HTI. Sebab, ormas tersebut dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

“Mencermati berbagai pertimbangan di atas serta menyerap aspirasi masyarakat, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI,” kata Wiranto, Senin (8/5/2017), di Kemenkopolhukam, Jakarta, sebagaimana disiarkan sejumlah media elektronik.

HTI, sambung Wiranto, juga terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila UUD 1945 seperti yang diatur dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas. (yud)