JOMBANG, PETISI.CO – Kondisi perekonomian Indonesia saat ini sedang menurun. Hal ini dipengaruhi oleh situasi ekonomi dunia yang lagi goyah. GSBI Jombang yang dipimpin Heru Rosyadi mekakukan demo di depan kantor Dinas Tenaga kerja Jombang, Jumat (12/10/2018) sekira jam 08.30 WIB.
Dalam orasinya, Heru Rosyadi mengatakan Indonesia adalah negara berdaulat dan merdeka akan tetapi saat ini Indonesia telah didikte oleh IMF dan Bank Dunia. Untuk itu kami buruh yang tergabung dalam GSBI menyatakan menolak campur tangan atau intervensi IMF dan Bank Dunia atas pemerintahan Indonesia,” ujarnya tegas.
Setelah orasi, Heru Rosyadi meminta Kadisnaker untuk menerima perwakilan pendemo.
Menanggapi permintaan buruh Kadisnaker, Heru Nugroho mengutus stafnya untuk mempersilahkan 3 orang perwakilan untuk menyampaikan aspirasinya di ruangan rapat Disnaker.
Audiensi yang di pimpin langsung oleh Kadisnaker ini berjalan sekitar 1 jam.
Menurut Heru Rosyadi yang sekaligus Ketua GSBI dan Koordinator aksi demo mengatakan, kami dari Gerakan Rakyat menentang IMF dan Bank Dunia pada hari ini menuntut agar IMF tidak mendikte Pemerintah Indonesia.
“Kami menolak segala bentuk intervensi yang dilakukan IMF dan Bank Dunia.
Kami sebagai buruh menuntut agar Pemerintah mencabut UU outsourching sehingga kesejahteraan buruh bisa naik. Kami juga mohon kepada Kadisnaker untuk mengirim melalui email 11 tuntutan kami kepada DPR RI, Presiden RI dan Menteri tenaga kerja RI,” tuturnya.
Dalam kesempatan ini saya selaku Kadisnaker sudah lapor kepada Bupati dan Wakil Bupati beliau memerintahkan saya untuk menemui perwakilan GSBI di kantor Disnaker.
“Saya memahami apa yang dilakukan teman- teman GSBI dan sepakat untuk meneruskan aspirasi GSBI dan Buruh Jombang ke Pemerintah pusat. Dan saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan GSBI karena tertib dalam melakukan aksi demo hari ini.
Terima kasih pula kepada Kapolsek Jombang AKP. Suparno SH dan Kasat Intel Polres Jombang AKP. Marwanto SH yang ikut mendampingi dan mengamankan hakannya aksi demo GSBI,” ungkapnya.
Ditemui petisi.co, Heru Rosyadi mengatakan buruh juga meminta kepada pemerintah untuk cabut PP tahun 2015 cabut Kepmen 231 tahun 2003 dan Cabut Inpres no. 9 tahun 2013 agar taraf hidup buruh sejahtera ungkapnya. (prw)
