SURABAYA, PETISI.CO – Penyerahan pengelolaan SMA /SMK dari Kabupaten Kota ke provinsi atas dasar UU Nomor 23 Tahun 2014, terutama dimaksudkan untuk tercapainya standarisasi pendidikan. Dengan standarisasi tersebut, maka nantinya tidak akan ada sekolah pinggiran, pertengahan, ataupun sekolah kota, juga sekolah favorit.
“Semua sekolah nantinya diharapkan memiliki kualitas yang kuran g lebih sama,” ujar Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim pada saat pembekalan Kepala Sekola SMA/SMK Swasta Sejatim dalam rangka Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Menyukseskan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Tahun 2017 di Dyandra Convention, Surabaya, Kamis (23/2/2017).
Standarisasi yang diwujudkan dalam bentuk akreditasi sekolah tersebut, lanjutnya, akan dimasukkan dalam perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2017 – 2026, yang akan dirapatkan besok di Kantor BAPPENAS, Jakarta, Selasa )24/2). Pada rapat ini, Gubernur Jatim akan menjadi salah satu narasumber.
Dari jumlah sekolah di Jatim yang tercatat sebanyak 27.038 sekolah, saat ini baru sebanyak 6.506 sekolah berakreditasi A, selebihnya dengan status dibawahnya. Nantinya apabila ada sekolah yang belum berhasil dalam memenuhi standarisasi, akan ditingkatkan dan dimasukkan ke dalam inkubator pendidikan sehingga kualitas kepala sekolah dan gurunya memenuhi standarisasi. “Dengan demikian, tidak akan terjadi lagi ada murid yang disuruh oleh guru untuk memfotokopi sesuatu, dan kedepan semua sekolah menjadi akreditasi A,” ujarnya.
Pakde Karwo menambahkan bahwa untuk keberhasilan pendidikan di Jatim, maka Pemprov Jatim akan mengajak para kepala sekolah untuk ikut serta dalam berbagai pengambilan kebijakan tentang pendidikan, baik secara langsung maupun perwakilan.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jatim mengingatkan bahwa pendidikan bukan untuk efisiensi tapi menciptakan siswa berbudi luhur yang memahami IPTEK. Sekolah swasta diharapkan tidak menjadi private sector yang menuntut efisiensi. Oleh karena itu, Pemprov Jatim akan berbicara dengan sekolah apa saja yang menjadi kebutuhannya.
Ditambahkan, pendidikan berkorelasi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kalau saat ini masyarakat hanya menjual pisang dan nangka tanpa diolah, maka tidak akan ada nilai tambahnya. Selain harga murah, daya tahan produknya tidak lama, berbeda apabila diproses menjadi industri primer seperti kripik. Disitulah peran sekolah dalam meningkatkan pengetahuan siswa dan masyarakat.(hari/hms)
